MEDIABBC.co.id – Palembang – Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Independent Sumatera Selatan (GLSS) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor PU PR Provinsi Sumsel dan Kantor Gubernur Sumsel pada Rabu (6/8/2025). Mereka menuntut pembongkaran proyek pembangunan Slab On Pile Jalan Lettu Karim Kadir Gandus-batas Banyuasin yang diduga mengalami praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Aksi yang dikoordinatori oleh Aprianto Triputra, Haris, dan Dian Hermasyah ini menyoroti proyek senilai Rp 7.407.180.200,61 tersebut. GLSS menduga ada markup volume dan harga serta pengerjaan yang tidak sesuai standar, sehingga dikhawatirkan tidak mampu menahan beban mobil kontainer.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Haris menyampaikan beberapa temuan investigasi timnya di lapangan. “Hasil investigasi tim kami di lapangan, kegiatan ini tidak memiliki direksi keet di lokasi. Lalu, data sondir yang seharusnya lebih dari 30 titik hanya ada 2 titik saja sebagai sampel. Ini sangat parah, ditambah ada penyimpangan pada pembesian,” ujar Haris.
Selain itu, Martin, yang dikenal sebagai ‘Anggota Dewan Dak Jadi’, menyoroti buruknya keselamatan kerja di lokasi proyek. “Saya lihat di lapangan tidak menggunakan K3. Keselamatan kerja kurang diperhatikan oleh pihak pengawas proyek. Kami minta ini segera diperbaiki sebelum terjadi kecelakaan,” tegasnya.
Massa aksi diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sudirmansyah, yang didampingi oleh Kepala Bidang Jalan, Adripan. Terkait data sondir, Sudirmansyah menyatakan bahwa dua titik sondir sudah sesuai dengan rekomendasi konsultan perencanaan. “Data sondir hanya dua titik sampel di pangkal dan ujung, itu sudah sesuai dari konsultan perencanaan,” pungkasnya.
(Redaksi)
