MEDIABBC.co.id – Palembang – Kesabaran para pegiat anti-korupsi di Sumatera Selatan tampaknya habis. Dipimpin oleh aktivis Dodo Arman, puluhan orang menggelar demonstrasi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel pada Kamis (14/8/2025) untuk mempertanyakan lambatnya penanganan sejumlah laporan dugaan korupsi yang sudah mereka serahkan.
Dalam orasinya, Dodo Arman menyatakan bahwa pihaknya datang bukan untuk melapor, melainkan menagih janji. “Laporan kami sudah melewati batas waktu. Kami menuntut audiensi dan paparan untuk mendapatkan kejelasan,” tegasnya.
Dodo menyebutkan beberapa kasus yang ia laporkan, di antaranya:
* Proyek PDAM Kabupaten Lahat senilai Rp 24 miliar yang diduga bermasalah.
* Laporan dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020 senilai Rp 60 miliar.
Menurut Dodo, timnya sudah menginvestigasi perjalanan dinas fiktif tersebut dan menemukan fakta bahwa banyak hotel tidak menerima tamu saat pandemi Covid-19 di tahun 2020. Dodo juga menyebut proyek PDAM Lahat diduga dikerjakan oleh perusahaan yang sudah dinyatakan pailit.
Sayangnya, upaya Dodo untuk beraudiensi ditolak oleh pihak Kejati dengan alasan SOP. “Kami tidak akan lelah dan akan kembali lagi,” ujar Dodo, menunjukkan tekadnya.
Respons Kejati
Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, mengatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan. Vanny juga akan berkoordinasi dengan bidang Pidsus untuk mengecek perkembangan laporan yang disebutkan oleh para aktivis.
Terkait penolakan audiensi, Vanny menjelaskan bahwa surat yang diajukan massa aksi adalah surat penyampaian aspirasi. Untuk audiensi, dibutuhkan surat permohonan terpisah.
(Jack)
