“Abaikan Instruksi Gubernur, Kinerja Dishub Muba Disorot Terkait Maraknya Truk Batu Bara”
MEDIABBC.co.id – MUBA – Kebijakan tegas Gubernur Sumatera Selatan terkait larangan angkutan batu bara melintasi jalan umum tampaknya hanya menjadi “macan kertas” di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Meski Instruksi Gubernur Sumsel Nomor 500.11/004/INSTRUKSI/DISHUB/2025 dan SE Bupati Muba Nomor B-500.11.8/791/DISHUB-II/2025 telah diterbitkan, implementasi di lapangan dinilai nol besar.
Dinas Perhubungan (Dishub) Muba kini menjadi sorotan tajam. Instansi ini diduga kuat tidak mendukung kebijakan pimpinan daerah lantaran masih membiarkan angkutan batu bara—terutama asal Provinsi Jambi—melintas bebas di Jalan Lintas Timur (Jalintim).
Kekecewaan ini memuncak saat gabungan Ormas, LSM, dan aktivis melakukan penyisiran (sweeping) mandiri di Desa Sukamaju, Kecamatan Babat Supat, Kamis (5/2/2026). Ironisnya, dalam aksi tersebut, tak satu pun personel Dishub Muba terlihat berjaga atau melakukan penindakan di lokasi strategis tersebut.
Razia Diduga Hanya Formalitas
Ketua Umum LSM POSE RI, Desri Nago, SH, mengecam keras lemahnya pengawasan ini. Ia menengarai razia yang dilakukan Dishub Muba selama ini hanya sekadar penggugur kewajiban.
“Instruksi Gubernur dan SE Bupati itu jelas tujuannya: melindungi jalan umum. Jika Dishub tidak serius, ini sama saja dengan pembiaran pelanggaran sistematis. Kami minta Gubernur dan Bupati segera menegur keras Dishub Muba,” tegas Desri.
Terkait alasan klasik keterbatasan personel, Desri menolak mentah-mentah. Menurutnya, Dishub seharusnya melakukan koordinasi lintas sektor jika memang merasa kekurangan sumber daya, bukan justru membiarkan aturan diinjak-injak.
Ancaman Unjuk Rasa Besar-besaran
Nada serupa disampaikan Ketua DPD Ormas Barikade 98 Muba, Boni. Ia menilai Dishub Muba seolah sengaja “tutup mata” terhadap aktivitas truk batu bara yang merusak infrastruktur jalan.
“Kami melihat tidak ada komitmen penegakan aturan. Dalam waktu dekat, kami bersama gabungan LSM dan aktivis akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dishub Muba. Kami butuh tindakan nyata, bukan sekadar alasan,” cetus Boni.
Sementara itu, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Muba, Imron, menambahkan bahwa persoalan ini murni masalah kemauan (will). “Aturan sudah ada, dukungan anggaran ada, tinggal kemauan di lapangan saja yang tidak nampak,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Plt. Kepala Dishub Muba, Hatta, belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi terkait tudingan miring tersebut.
(Mus)
