MEDIABBC.co.id – Palembang- Gelombang kekecewaan melanda ribuan siswa lulusan SMP di Kota Palembang. Hingga kini, mereka tak kunjung mendapat bangku di jenjang SMA/SMK negeri. Kondisi ini bukan tanpa sebab; terbatasnya daya tampung sekolah negeri dan lambatnya respons Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dituding jadi biang kerok krisis pendidikan ini.
Berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis, organisasi kemasyarakatan (Ormas), hingga LSM seperti DPD Pekat Sumsel, GENCAR Indonesia, Koalisi Pemerhati Pendidikan, serta Koalisi LSM dan Ormas Bersatu, tak henti menyuarakan protes. Mereka menuding pelaksanaan Seleksi Penerimaan Masuk Bersama (SPMB) 2025 sarat kecurangan, tidak transparan, dan sangat tidak adil.
Koalisi mendesak Pemprov Sumsel segera menambah jumlah rombongan belajar (rombel) dan meningkatkan kapasitas siswa per kelas di sekolah negeri. Langkah ini dianggap krusial untuk menampung ribuan siswa yang kini terkatung-katung.
Fakta Memprihatinkan: Hanya Setengah Siswa Terserap
Data dari Dinas Pendidikan Sumsel menggambarkan potret yang mengkhawatirkan. Dari sekitar 28.000 siswa lulusan SMP (negeri dan swasta) di Palembang tahun ini, daya tampung SMA negeri hanya sekitar 7.900 siswa dan SMK negeri sekitar 2.500 siswa. Ini berarti, total daya tampung sekolah negeri hanya sekitar 11.000 siswa.
Mirisnya, sekolah swasta yang seharusnya jadi solusi alternatif, hanya mampu menampung sekitar 12.000 siswa dan kini sudah terisi lebih dari 10.000 siswa. Imbasnya, sekitar 6.000 siswa belum tertampung, dengan sekitar 85% di antaranya berasal dari keluarga tidak mampu. Ini berarti, ribuan anak dari keluarga prasejahtera terancam tak bisa melanjutkan pendidikan.
Pemprov Sumsel Dinilai Abai: Menunggu Sambil Dugaan Ribuan Anak Terlantar
Hingga hari ini, berbagai aksi unjuk rasa yang digelar belum membuahkan respons tegas dari Pemprov Sumsel. Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, maupun Dinas Pendidikan Sumsel hanya bisa berdalih menunggu surat balasan dari Kementerian Pendidikan terkait penambahan rombel dan kapasitas siswa per kelas.
Sikap pasif Pemprov Sumsel ini menuai kekecewaan luas. Koordinator Koalisi Pemerhati Pendidikan, Hanafi alias Aan Pirang, menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran pada Rabu, 30 Juli 2025 mendatang di Kantor Gubernur Sumsel. Aksi ini bahkan direncanakan akan berlangsung hingga menginap, sebagai bentuk protes keras dan desakan agar pemerintah segera bertindak.
Tiga Tuntutan Mendesak untuk Gubernur Sumsel
Dalam aksi puncaknya nanti pada tanggal 30-07-2025 , Koalisi akan membawa tiga tuntutan utama kepada Gubernur Sumsel:
* Menambah jumlah siswa per kelas di SMA/SMK negeri dari 36 menjadi 40 siswa.
* Mengakomodir 265 siswa yang telah terdata oleh para aktivis agar segera diterima di sekolah negeri.
* Meminta Kepala Sekolah SMA/SMK di Palembang untuk kooperatif, transparan, dan tidak saling lempar tanggung jawab dalam proses penambahan siswa.
Koalisi menegaskan bahwa kecepatan dan ketanggapan Gubernur Sumatera Selatan sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan hak pendidikan anak-anak Palembang yang kini terlantar akibat buruknya tata kelola penerimaan siswa baru tahun ini.
Temuan Mencurigakan: Indikasi “Kongkalikong” di Tengah Krisis PPDB
Di tengah bergejolaknya aksi damai para aktivis dan masyarakat melakukan aksi damai di kantor gubernur tim redaksi mediabbc.co.id menemukan indikasi mencurigakan yang kini jadi sorotan tajam publik. Investigasi kami mendapatkan bukti bahwa beberapa pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi diduga masih bisa memasukkan beberapa murid ke sekolah negeri, padahal kuota sudah penuh dan ribuan siswa lain belum tertampung.
Sebagai contoh, SMA 18 ,SMK 4 dilaporkan masih menerima murid pada tanggal 19 Juli, di saat banyak siswa lain tak memiliki tempat. Ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa ada sekolah yang masih bisa menerima siswa baru di luar mekanisme resmi?
Hal ini menjadi sorotan tajam bagi para pejuang pendidikan anak di Sumsel, menguatkan dugaan adanya “kongkalikong” yang terkoordinir oleh oknum tertentu demi kepentingan kelompok atau golongan untuk memperkaya diri. Akankah Pemprov Sumsel segera bertindak tegas menanggapi dugaan kecurangan ini?
Sampai saat ini berita ini ditayangkan belum ada pernyataan resmi dari dinas pendidikan provinsi,dan pemerintah menggaanggapi hal tersebut.
(Redaksi)
