MEDIABBC.co.id – SUMSEL – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) di bawah kepemimpinan Gubernur H. Herman Deru kembali menuai sorotan tajam. Mencuat di tengah keluhan masyarakat tentang buruknya infrastruktur di beberapa titik urat nadi perekonomian Sumsel, penggunaan anggaran untuk sewa helikopter dan honor tenaga administrasi memicu kontroversi.
Penggunaan helikopter oleh Gubernur Herman Deru dinilai melukai hati rakyat, terutama karena sewa tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan disebut-sebut mencapai miliaran rupiah.
Selain sewa helikopter, sorotan juga tertuju pada alokasi anggaran yang dinilai “fantastis namun mencurigakan,” yakni pembayaran honor tenaga administrasi di Biro Umum yang mencapai Rp 8 miliar. Angka ini terkesan tidak wajar dan memicu pertanyaan publik.
Menurut Supriyadi, perwakilan dari LSM GRANSI (Gerakan Anti Korupsi Sumsel), kedua anggaran tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.
“Di saat masyarakat menderita dan berjuang mencari kerja, Pemprov Sumsel, melalui Biro Umum, justru terkesan menghamburkan uang rakyat,” tegas Supriyadi,Senin (13-10-2025).
Rencana Aksi Protes
Menyikapi dugaan pemborosan dan ketidaksesuaian anggaran tersebut, Supriyadi menyatakan bahwa pihaknya bersama beberapa aktivis lain akan menggelar aksi demonstrasi besar.
“Kami akan menggelar aksi pada Rabu, 15 Oktober 2025. Kami akan mendesak Gubernur Sumsel H. Herman Deru untuk segera memecat Kepala Bagian Umum dan membatalkan anggaran sewa helikopter serta honor tenaga honorer yang kami nilai tidak masuk akal,” tutup Supriyadi.
(Jck-red)
