MEDIABBC.co.id,Palembang—
Kebocoran hebat yang terjadi di gedung RSUD Muara Rupit memunculkan gelombang kritik tajam. Air hujan yang mengucur deras dari langit-langit rumah sakit bukan hanya mengganggu layanan kesehatan, tetapi juga membuka kembali luka lama: dugaan penyimpangan anggaran pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik di Kabupaten Musi Rawas Utara.
Ketua Umum Badai Anti Korupsi (BADAK), menyampaikan kemarahannya. Ia menilai kondisi memalukan ini bukan peristiwa teknis biasa, melainkan indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tata kelola proyek rumah sakit tersebut.
“Ini bukan sekadar atap bocor. Ini gejala dari sesuatu yang jauh lebih serius: dugaan penyelewengan anggaran. RSUD adalah pelayanan dasar, tapi jika infrastrukturnya saja roboh oleh hujan, bagaimana masyarakat bisa berharap layanan berkualitas?” tegasnya.
Menurut BADAK, kerusakan itu menunjukkan kemungkinan adanya ketidakwajaran dalam pembangunan maupun pemeliharaan RSUD Muara Rupit. Ia menilai bahwa proyek sebesar rumah sakit seharusnya tidak mengalami kerusakan separah itu dalam waktu singkat.
Badan Anti Korupsi itu juga menyoroti dampak langsung dari peristiwa tersebut: pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal. Beberapa ruang pelayanan disebutkan terdampak, membuat pasien dan tenaga medis harus beradaptasi dengan kondisi yang tidak layak.
“Ini bukan lagi persoalan manajemen, tetapi persoalan keselamatan warga. Pasien yang sedang berobat di RSUD Muara Rupit menjadi korban pertama dari dugaan kelalaian pengelolaan anggaran ini,” lanjut BADAK.
BADAK secara terbuka mendesak aparat penegak hukum bertindak cepat. Ia meminta agar Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Tipikor Polres Muratara segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proses pembangunan dan pemeliharaan RSUD.
“Kami mendesak aparat penegak hukum turun tangan. Jangan tunggu sampai ada korban. Dugaan penyimpangan anggaran harus segera dibuka ke publik,” ujar mereka.
Badai Anti Korupsi juga menuntut pihak rumah sakit, terutama pimpinan RSUD Muara Rupit, untuk tampil ke publik memberikan penjelasan resmi.
“Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Direktur RSUD Muara Rupit wajib memberikan klarifikasi. Diam bukan lagi pilihan,” tegasnya.
Peristiwa ini makin memperpanjang daftar persoalan yang mencoreng kredibilitas pengelolaan anggaran daerah. Sebelumnya, hampir seluruh SKPD di Kabupaten Muratara disebutkan memiliki temuan dari BPK, membuat kepercayaan publik pada pemerintah daerah semakin tergerus.
Kebocoran hebat di RSUD Muara Rupit kini menjadi simbol baru dari rapuhnya pengawasan dan pelaksanaan proyek-proyek yang seharusnya menjadi tulang punggung pelayanan publik.(H Rizal).
