MEDIA BBC.co.id, Palembang — Polemik dugaan keterlambatan pembayaran proyek kembali menimpa Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) Palembang. Senin (8/12/2025), seorang pengusaha bersama sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) menggelar aksi demonstrasi di halaman kampus menuntut pembayaran pekerjaan renovasi ruang pimpinan yang diklaim mandek hampir dua tahun.
Aksi berlangsung dengan damai. Massa menuding manajemen kampus tidak transparan serta diduga ada upaya penghambatan dari internal Polsri. Proyek renovasi ruang direktur dengan nilai sekitar Rp200 juta disebut telah selesai sejak 2023, namun hingga kini tak kunjung dibayar.
“Selama dua tahun pekerjaan yang telah kami lakukan belum juga dibayar oleh Polsri. Setiap kami tagih selalu tidak jelas,” kata H. Hermansyah, Direktur CV Cendana Cahaya Berjaya, kepada wartawan usai aksi.
Hermansyah bahkan menyebut adanya indikasi pihak tertentu dalam struktur Polsri yang sengaja menunda proses pembayaran.
“Setelah saya analisa, ada bawahan direktur yang seperti menghalangi. Tadi saat mediasi kami sepakat dalam satu minggu harus ada penyelesaian,” ujarnya.
Setelah mengadakan pertemuan antara pengusaha, Ormas, dan pimpinan kampus. Direktur Polsri, Ir. Irawan Rusnadi, M.T, hanya memberikan pernyataan normatif tanpa menjelaskan alasan keterlambatan pembayaran.
“Kami akan segera menggelar rapat intern dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Penyelesaian dilakukan sesuai prosedur,” kata Irawan singkat.
Ia menegaskan Polsri tidak ingin berkonflik dan berjanji memberi jawaban resmi dalam waktu satu minggu.
“Kami ini lembaga pendidikan dan institusi pemerintah, harus taat aturan. Dalam satu minggu kami akan memberikan jawaban terkait penyelesaian pembayaran.”
Namun pernyataan itu belum menjawab pertanyaan mendasar, mengapa pembayaran tertahan selama dua tahun dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut.
Di kalangan aktivis dan publik kampus, muncul desakan agar Polsri membuka proses administrasi terkait proyek yang menyangkut ruang pimpinan tersebut. Dugaan mismanajemen anggaran menjadi sorotan, terutama karena proyek menyentuh fasilitas strategis di lingkungan pucuk pimpinan.
Aksi yang digelar hari ini menjadi peringatan bahwa ketidakberesan tata kelola keuangan tidak lagi bisa ditutup-tutupi. Massa mengancam akan kembali turun ke jalan jika janji penyelesaian satu minggu hanya menjadi retorika.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai dasar hukum penundaan pembayaran dan pihak internal mana yang disebut menghambat prosesnya.(H Rizal).
