MEDIABBC.co.id, PALEMBANG – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Ormas dan Aktivis Pemantau Keseimbangan BBM Sumbagsel Kembali menggelar aksi damai di Palembang, Senin (3/2/2026).
Dalam aksi tersebut, mereka melayangkan tuntutan keras dan terbuka kepada manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), menuntut reformasi total atas carut-marut distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai semakin menyengsarakan rakyat.
Ironisnya, Sumatera Selatan yang dikenal sebagai lumbung energi nasional justru terus dihantui kelangkaan solar, antrean panjang truk, serta kemacetan parah di berbagai SPBU, khususnya di Kota Palembang. Kondisi ini dinilai sebagai bukti nyata gagalnya tata kelola distribusi BBM oleh Pertamina Patra Niaga Sumbagsel.
Dalam pernyataan sikap tertulis, aliansi mengungkap lima persoalan krusial yang dianggap sebagai bentuk pembiaran sistemik:
-
Kelangkaan Solar yang terus berulang meski Sumsel merupakan daerah penghasil energi.
-
Dugaan kuat praktik mafia migas, ditandai dengan temuan penimbunan BBM ilegal di sejumlah titik.
-
Penyimpangan BBM subsidi, yang diduga dialihkan ke sektor industri tanpa pengawasan ketat.
-
Kekacauan antrean SPBU, yang memicu kemacetan panjang dan mengganggu aktivitas publik.
-
Dugaan monopoli proyek bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah oleh rekanan tertentu berinisial “B dan G”, yang disebut-sebut bercokol selama puluhan tahun di lingkungan Pertamina Patra Niaga Sumbagsel.
Koordinator Aksi, Suparman Romans, menegaskan bahwa aksi damai ini merupakan bentuk peringatan keras kepada Pertamina dan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap penderitaan masyarakat.
“Ini bukan sekadar keluhan. Ini akumulasi kemarahan rakyat. Sumatera Selatan kaya energi, tapi rakyatnya justru antre solar berjam-jam. Kami mendesak pencopotan GM Pertamina Patra Niaga Sumbagsel dan jajaran terkait karena terbukti gagal total mengelola distribusi BBM,” tegas Suparman di hadapan massa aksi.
Ia juga mendesak Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga untuk tidak ragu melakukan langkah bersih-bersih internal.
“Kalau dibiarkan, ini bukan lagi kelalaian, tapi kejahatan struktural,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Yogi Bob menekankan bahwa aksi ini dilakukan secara damai, namun dengan tuntutan yang jelas dan tidak bisa ditawar.
“Aksi kami damai, tapi tuntutan kami tegas. Aparat penegak hukum wajib turun tangan. Kejaksaan dan Kepolisian harus mengusut dugaan KKN, pengaturan lelang proyek, dan mafia BBM yang merugikan negara dan rakyat,” ujar Yogi.
Aliansi juga mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait pembatasan jam pelayanan BBM solar yang hanya dilakukan pada malam hari.
“Kebijakan itu tidak menyelesaikan masalah, hanya memindahkan kemacetan dari siang ke malam dan menambah penderitaan sopir serta masyarakat,” kata Yogi Bob.
Mereka mendesak Gubernur Sumatera Selatan segera mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut.
Aliansi Aktivis Sumsel menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM di Sumbagsel sudah berada pada titik darurat, sehingga membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah pusat.
“Kami ingin keadilan energi. BBM adalah hak rakyat, bukan ladang bisnis segelintir oknum,” tutup Suparman Romans.
Aksi damai ini diharapkan menjadi alarm keras bagi Pertamina, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat agar segera melakukan pembenahan menyeluruh demi menjamin distribusi energi yang adil dan berkeadilan bagi masyarakat Sumatera Selatan.(Redaksi)
