MediaBBC.co.id, Palembang – Penanganan kasus kecelakaan kerja di PT Bukit Asam (PTBA) yang merenggut nyawa pekerja kini memicu drama baru di internal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Terjadi indikasi ketidaksinkronan informasi yang tajam antara petinggi di Sekretariat Daerah (Setda) dengan pihak pelaksana di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sumsel.
Sebelumnya, Sekda Sumsel Edward Candra telah memberikan instruksi tegas agar pihak Disnaker segera memberikan konfirmasi dan transparansi terkait hasil investigasi lapangan di PTBA. Namun, instruksi tersebut seolah ‘mentah’ saat Kabid Pengawasan Disnaker Sumsel, Sahadi, memberikan klarifikasinya pada Kamis malam (12/2).
bACA JUGA: [ Akhirnya Buka Suara, Sekda Sumsel Edward Candra Arahkan Terkait Insiden PTBA Dikonfirmasi ke Disnaker ]
Dalam sambungan telepon yang bernada lugas, Sahadi justru terkesan menarik garis batas dan menciptakan aroma “saling lempar bola panas” dengan membantah adanya korelasi koordinasi dengan Komisi IV DPRD Sumsel yang selama ini vokal menyuarakan persoalan tersebut.
“Kami tidak ada korelasi dengan Komisi IV. Kami Disnaker ini (mitranya) Komisi V. Kami tidak ada pertemuan dengan Komisi IV, hanya dengan Komisi V. Itu saja hak jawab saya,” tegas Sahadi, seolah mengabaikan fakta bahwa persoalan nyawa manusia seharusnya melampaui sekat birokrasi komisi di legislatif.
BACA JUGA: [ Sikap Bungkam Sahadi Kabid Pengawasan Disnaker Sumsel Soal Insiden PTBA: Di Mana Transparansi Pengawasan K3? ]
Sahadi juga berdalih bahwa dirinya tidak bermaksud bungkam, melainkan hanya terkendala teknis karena sedang menyetir kendaraan sehingga tidak sempat merespons konfirmasi media.
“Waktunya sangat singkat saya tidak sempat buka handphone lagi bawa mobil, jadi tidak terbaca WA kamu ini siapa gitu kan. Kalau emang dianggap itu (bungkam) kita minta maaf. Tapi kalau belum lengkap berita ini kapan kita ketemu kita diskusi,” ujarnya membela diri.
Anehnya, meski mengaku sudah turun ke lapangan dan melakukan rapat pada hari Sabtu dengan Komisi V, Sahadi justru mengaku tidak tahu-menahu mengenai agenda pembahasan yang terjadi pada Senin (9/2) lalu.
Dinamika ini menunjukkan adanya ketidakkompakan antara pernyataan atasan dan bawahan di lingkungan Pemprov Sumsel. Sementara Sekda menekankan keterbukaan informasi, pihak teknis di lapangan justru terjebak pada perdebatan administratif mengenai jalur komisi. Hal ini memunculkan spekulasi: apakah ada upaya saling melindungi ataukah bawahan sengaja dijadikan “tameng” dalam kasus yang telah menelan korban jiwa ini?
Redaksi Media BBC akan terus mengejar fakta di balik perbedaan sikap para petinggi ini, demi memastikan keadilan bagi korban kecelakaan kerja di PTBA tetap menjadi prioritas utama di atas prosedur birokrasi yang berbelit. (Red)
