MEDIABBC.co.id, PALEMBANG- Pernyataan kontroversial Said Didu dalam program Rakyat Bersuara di iNews yang dipandu Aiman Witjaksono meledak menjadi polemik nasional tanpa menyodorkan data rinci, Said Didu melabeli industri event organizer (EO) sebagai “ladang korupsi paling nyaman” dan menuding adanya pemborosan anggaran hingga Rp30 triliun, ia bahkan mendesak Prabowo Subianto untuk “mencabut” praktik-praktik di sektor tersebut.
Pernyataan itu langsung memicu kemarahan luas. Pelaku industri kreatif menilai tudingan tersebut bukan sekadar kritik, melainkan serangan terbuka yang berpotensi merusak reputasi dan keberlangsungan sektor yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja.
Ketua Umum DPC Gekrafs Palembang Ahsanul Amali, secara tegas menyebut pernyataan itu sebagai bentuk generalisasi yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab.. Minggu,05/04/2026).
“Kalau ada korupsi, buka datanya. Sebutkan kasusnya, siapa pelakunya. Jangan lempar tuduhan besar tanpa bukti lalu menyapu bersih seluruh profesi EO, itu bukan kritik, itu framing,” tegas Ahsanul.
Ia menilai narasi seperti itu tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga menghantam langsung kepercayaan terhadap industri kreatif yang sedang tumbuh. Menurutnya, menyederhanakan sektor EO sebagai “sarang korupsi” adalah bentuk pengabaian terhadap kompleksitas dan profesionalisme kerja di dalamnya.
“EO itu kerja kolektif, melibatkan banyak profesi dari kreatif, produksi, teknis, hingga komunikasi. Semua bekerja dengan standar dan tanggung jawab tinggi, menyebutnya sebagai ladang korupsi adalah tuduhan yang merendahkan profesi,” ujarnya.
Sikap lebih keras disampaikan Ketua Umum DPP Gekrafs Kawendra Lukistian, ia menyebut pernyataan Said Didu sebagai “logika sesat” yang berpotensi merusak fondasi ekonomi kreatif nasional.
“Ini bukan lagi kritik, ini tuduhan liar. Menyebut industri EO sebagai sarang korupsi tanpa data adalah bentuk pembunuhan karakter terhadap pelaku industri kreatif,” kata Kawendra.
Ia menegaskan, sektor EO justru menjadi salah satu motor penggerak ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat dari pekerja lepas, vendor lokal, hingga UMKM, menurutnya, narasi negatif tanpa dasar hanya akan menciptakan distrust dan menghambat pertumbuhan sektor yang selama ini didorong pemerintah.
Kawendra juga membuka opsi langkah hukum sebagai respons terhadap tudingan yang dinilai mencemarkan nama baik industri.
Polemik ini kini berkembang menjadi perdebatan serius soal batas antara kritik dan tuduhan, banyak pihak menilai kritik publik memang penting dalam demokrasi, terutama terkait potensi penyimpangan anggaran. Namun tanpa data yang jelas, kritik bisa berubah menjadi stigma yang merusak.
Di tengah sorotan ini, pelaku industri justru menantang: jika benar ada praktik korupsi sistemik di sektor EO, bongkar secara terang, bukan dengan klaim besar tanpa bukti.( H Rizal).
