=========================================
MEDIABBC.co.id,. Memahami akar persoalan Papua dinilai menjadi bagian penting dalam upaya membangun perdamaian dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pendekatan tersebut perlu dilakukan dengan melihat sejarah, kondisi sosial-budaya, kebutuhan masyarakat, hingga persoalan pembangunan secara utuh dan proporsional.
Peneliti Pasifik Research, Laurens Ikinia, mengatakan persoalan Papua tidak dapat dipahami hanya dari perspektif keamanan. Menurutnya, terdapat dimensi sosial, sejarah, identitas, pembangunan, dan pengalaman masyarakat yang perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.
Hal itu disampaikan Laurens dalam Diskusi Publik bertajuk “Mengapa Eskalasi Konflik Papua Selalu Memanas?” yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Jakarta Timur, Jumat (2/10/2026).
“Kalau kita ingin membangun Papua yang damai, kita perlu memahami bagaimana masyarakat Papua melihat kesetaraan, kebinekaan dan persatuan. Kita juga perlu memahami sejarah, pengalaman dan kebutuhan masyarakat Papua yang memiliki karakteristik sosial dan budaya tersendiri,” kata Laurens.
Menurutnya, pemahaman tersebut bukan untuk mempertentangkan Papua dengan Indonesia, melainkan menjadi dasar untuk membangun kebijakan yang lebih inklusif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Laurens menilai sebagian masyarakat Papua memiliki pengalaman dan persepsi yang berbeda dalam melihat relasi mereka dengan negara. Perbedaan persepsi tersebut perlu dijawab melalui kebijakan yang mampu menghadirkan rasa keadilan, kesetaraan dan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat Papua.
“Yang penting adalah bagaimana negara memastikan bahwa masyarakat Papua merasa menjadi bagian yang setara dalam kehidupan berbangsa. Kesetaraan itu harus dirasakan dalam kehidupan nyata, bukan hanya menjadi konsep,” ujarnya.
Ia juga menyoroti karakter geografis dan sosial Papua yang berbeda dengan banyak wilayah Indonesia lainnya.
“Sebagian masyarakat Papua, terutama komunitas adat di wilayah tertentu, masih memiliki ketergantungan yang kuat terhadap hutan dan sumber daya alam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari”, jelasnya.
Menurut Laurens, pembangunan Papua perlu memperhatikan hubungan masyarakat dengan ruang hidupnya, termasuk tanah adat, hutan dan lingkungan alam.
“Bagi sebagian masyarakat Papua, hutan bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari ruang hidup, budaya dan identitas. Karena itu, pembangunan perlu memahami hubungan tersebut agar tidak menimbulkan jarak antara kebijakan pembangunan dengan kehidupan masyarakat,” katanya.
Laurens mengatakan salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah munculnya persepsi marginalisasi dan diskriminasi yang dirasakan sebagian Orang Asli Papua (OAP).
“Persepsi tersebut, kata dia, perlu dijawab melalui kebijakan afirmatif, pelayanan publik yang berkualitas dan pelibatan masyarakat Papua dalam proses pembangunan”, tandasnya.
Menurutnya, pembangunan Papua tidak cukup hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, serta penguatan masyarakat lokal juga menjadi bagian penting.
“Pembangunan harus dilihat secara utuh. Infrastruktur penting, tetapi pembangunan manusia juga sangat penting. Masyarakat Papua harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya penerima manfaat,” ujarnya.
Laurens juga menilai persoalan identitas politik dan sejarah perlu ditempatkan dalam ruang dialog yang sehat. Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai sejarah Papua tidak seharusnya menjadi alasan untuk memperlebar jarak antarkelompok, tetapi perlu menjadi bahan pembelajaran untuk membangun masa depan bersama.
“Sejarah memang memiliki banyak perspektif. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola perbedaan itu melalui dialog dan pendidikan, bukan melalui kekerasan. Masa lalu harus menjadi pembelajaran untuk membangun masa depan,” tuturnya.
Ia menilai dialog menjadi penting karena penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat, termasuk pemerintah, OAP, masyarakat adat, akademisi, tokoh agama, pemuda dan kelompok masyarakat lainnya.
Dialog, kata Laurens, juga perlu diarahkan pada persoalan konkret yang dihadapi masyarakat, seperti akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.
“Dialog harus menghasilkan sesuatu yang konkret. Masyarakat ingin didengar, tetapi pada saat yang sama mereka juga ingin melihat perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Dalam konteks keamanan, Laurens menilai perlindungan masyarakat sipil harus menjadi perhatian utama.
“Kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah Papua tidak hanya menimbulkan korban langsung, tetapi juga dapat mengganggu pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi dan hubungan sosial masyarakat”, tegasnya.
Menurutnya, pendekatan keamanan dan pembangunan perlu ditempatkan dalam kerangka yang saling melengkapi. Negara tetap memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan menegakkan hukum, sementara pembangunan menjadi instrumen untuk memperkuat kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat.
“Keamanan dan pembangunan tidak harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan bersama. Masyarakat membutuhkan rasa aman, tetapi mereka juga membutuhkan sekolah, layanan kesehatan, pekerjaan, akses ekonomi dan kepastian atas ruang hidupnya,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan pemerintah di Papua ke depan semakin mampu mengintegrasikan pendekatan keamanan, pembangunan, perlindungan hak masyarakat adat, penguatan sumber daya manusia dan dialog.
“Papua membutuhkan pendekatan yang menghadirkan negara sebagai mitra masyarakat. Ketika masyarakat merasa didengar, dilibatkan dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil, ruang untuk membangun kepercayaan akan semakin besar,” katanya.
Menurut Laurens, masa depan Papua pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pembangunan fisik yang dilakukan, tetapi juga oleh kemampuan semua pihak membangun rasa memiliki, keadilan, kepercayaan dan penghormatan terhadap identitas masyarakat Papua.
“Papua adalah bagian dari Indonesia dengan kekayaan budaya, manusia dan alam yang luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana seluruh kekuatan itu dapat menjadi modal untuk membangun Papua yang damai, maju dan tetap menjaga identitas masyarakatnya,” pungkasnya.
(Kelana-03)
