========================================= ========================================

SCW Dukung Satpol PP Palembang Tertibkan Bangunan Bermasalah, Tegaskan Bersih dari Isu Program MBG

MEDIABBC.Co.id, PALEMBANG- Penindakan tegas terhadap pelanggaran tata ruang di Kota Palembang mendapat sorotan luas dan dukungan penuh dari elemen masyarakat sipil. Sriwijaya Corruption Watch (SCW) secara terbuka mengapresiasi langkah Satpol PP Palembang yang resmi menyegel bangunan bermasalah di Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu (SU) II.

Tidak sekadar mendukung penghentian aktivitas di lokasi, SCW bahkan mendesak agar pemerintah setempat tidak ciut menghadapi pihak-pihak yang mencoba menghalangi petugas penegak hukum, serta menyiapkan opsi pembongkaran permanen jika pemilik bangunan gagal memenuhi legalitas.Rabu,18/11/2026).

Polemik penertiban ini bermula dari penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 28 Tahun 2024 serta regulasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Langkah penutupan ini merupakan eksekusi lanjutan setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang melayangkan Surat Peringatan (SP) 1 dan SP2 kepada pihak pengembang.

Di tengah proses penertiban di lapangan, sempat muncul dinamika dan ketegangan kecil yang dikhawatirkan disalahartikan oleh publik—bahkan sempat dikaitkan dengan operasional program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi isu tersebut, Plh Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Palembang, Bahtiar, memberikan klarifikasi tegas. Mewakili Kasat Pol PP Dr. Herison, ia memastikan bahwa penyegelan ini murni persoalan administratif fisik bangunan dan sama sekali tidak menyasar program pemerintah pusat.

“Perlu kami tekankan sekali lagi, penutupan bangunan ini murni karena pelanggaran aturan PBG. Kami sangat mendukung program Bapak Presiden Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis. Batasannya sangat jelas: yang kami tertibkan dan tindak adalah aspek fisik bangunannya yang belum memiliki izin resmi,” ujar Bahtiar.

Terkait ketegangan yang sempat terjadi di lokasi, pihak Satpol PP memastikan situasi tersebut dapat diredam dengan baik melalui jalur koordinasi bersama kuasa hukum pemilik bangunan.

Dari sudut pandang pengawasan publik, Direktur Eksekutif SCW mengecam keras pihak-pihak yang berani menghalang-halangi petugas saat menjalankan tugas negara di lapangan. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap wibawa hukum di Kota Palembang.

SCW juga mendesak agar penegakan aturan ini tidak berhenti pada pemasangan garis segel semata. Jika pelanggaran tersebut terbukti memakan badan jalan atau fasilitas umum, serta pemilik gagal melengkapi perizinan dalam batas waktu yang ditentukan (biasanya berkisar 10 hingga 28 hari kerja di Dinas PUPR), sanksi lanjutan wajib ditegakkan.

“Jangan hanya melakukan penyegelan, tapi juga harus ada tindakan tegas pembongkaran jika batas waktu perizinan terlewati. Libatkan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan untuk mengembalikan fungsi tata kota yang telah dilanggar,” tandas Direktur Eksekutif SCW.(H Rizal).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *