PALEMBANG, MEDIABBC.co.id – Persoalan pertanahan menjadi perhatian serius di Kelurahan Sukodadi, Kota Palembang. Sekitar dua pertiga tanah di wilayah tersebut disebut memiliki permasalahan. Kondisi ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih memahami legalitas kepemilikan, riwayat tanah, batas lahan, hingga keabsahan dokumen pertanahan.
Hal tersebut disampaikan Lurah Sukodadi, Rahmat, saat menghadiri kegiatan penyuluhan hukum yang digelar mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok I Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang di D’Kitamari Kolam Pemancingan Cafe & Resto, Kelurahan Sukodadi, Sabtu (21/11/2026).

“Di Sukodadi ini sekitar dua pertiganya tanah ini ada permasalahan. Kami berharap melalui kegiatan ini pengetahuan Bapak dan Ibu bertambah, terutama bagi Pak RT dan Pak RW yang sering berhadapan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat,” ungkap Rahmat.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian penting mengingat persoalan tanah berpotensi memicu konflik berkepanjangan apabila tidak ditangani secara tepat. Mulai dari sengketa batas lahan, klaim ahli waris, tumpang tindih dokumen, hingga dugaan penyerobotan tanah.
Penyuluhan hukum ini diikuti sekitar 80 peserta yang terdiri dari ketua RT, ketua RW, Karang Taruna, kader Posyandu, serta anggota PKK.
LEGALITAS DOKUMEN TANAH JANGAN DIABAIKAN
Dalam pemaparan materi, tiga akademisi Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang memberikan penjelasan mengenai berbagai persoalan pertanahan yang kerap terjadi di tengah masyarakat.
Dr. (C.) Burhayan, S.H., M.H. menjelaskan pentingnya masyarakat memahami perbedaan dokumen pertanahan, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Pengakuan Hak (SPH), dan Surat Keterangan Tanah (SKT).
Menurutnya, masyarakat tidak boleh menganggap seluruh dokumen tersebut memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang sama. Riwayat penguasaan tanah, dasar penerbitan dokumen, serta keabsahan administrasinya harus diperiksa secara cermat.
Ia juga mengingatkan bahwa pemalsuan dokumen, penyerobotan tanah, hingga perusakan tanda batas dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
Karena itu, masyarakat diimbau memastikan batas tanah secara jelas, memasang patok, menjaga dokumen kepemilikan, serta mendokumentasikan kondisi lahan guna mengantisipasi potensi sengketa di kemudian hari.
KLAIM AHLI WARIS DAN RENCANA PEMINDAHAN KANTOR LURAH JADI SOROTAN
Salah satu persoalan yang menarik perhatian peserta adalah rencana pemindahan kantor lurah ke lahan yang dinilai terlantar, tetapi kemudian muncul klaim kepemilikan dari seseorang yang mengaku sebagai ahli waris.
Menanggapi persoalan tersebut, Dr. Azwar Agus, S.H., M.H. menegaskan bahwa status kepemilikan tanah tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan klaim sepihak ataupun anggapan bahwa suatu lahan sudah lama tidak dimanfaatkan.
Menurutnya, riwayat kepemilikan, alas hak, status tanah, serta keabsahan dokumen harus ditelusuri terlebih dahulu. Apalagi jika lahan tersebut direncanakan untuk kepentingan pelayanan publik.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua sengketa tanah secara otomatis merupakan tindak pidana. Apabila terdapat dua pihak yang sama-sama mengklaim kepemilikan, masing-masing dasar hak harus diperiksa melalui mekanisme hukum yang sesuai.
Sementara itu, dugaan tindak pidana harus dibuktikan berdasarkan unsur hukum dan alat bukti yang cukup.
Prinsipnya, kepentingan publik tidak boleh mengabaikan hak masyarakat. Sebaliknya, klaim kepemilikan juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN PTSL PERLU DIPAHAMI MASYARAKAT
Materi berikutnya disampaikan Dr. Grees Selly, S.H., M.H. yang mengikuti kegiatan secara daring dari Bandung.
Ia menguraikan pentingnya pendaftaran tanah sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak.
Pembahasan meliputi asas pendaftaran tanah, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pendaftaran sporadik, serta penerapan sertifikat elektronik sesuai ketentuan pertanahan yang berlaku.
Masyarakat juga diperkenalkan dengan aplikasi Sentuh Tanahku untuk membantu memperoleh informasi dan mengakses layanan pertanahan.
Ia menekankan bahwa perubahan data kepemilikan, peralihan hak, hingga proses administrasi pertanahan harus dilakukan sesuai prosedur. Kelalaian dalam pengurusan administrasi berpotensi memunculkan persoalan, terutama ketika tanah diwariskan, diperjualbelikan, maupun menjadi objek sengketa.
MAHASISWA KKN DORONG KESADARAN HUKUM WARGA
Sepanjang kegiatan, penyuluhan berlangsung interaktif. Sejumlah peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, mulai dari sengketa batas tanah, klaim ahli waris, keabsahan dokumen, hingga proses jual beli dan balik nama sertifikat.
Panitia juga membagikan door prize kepada sejumlah peserta sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa KKN Kelompok I Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang berupaya menghadirkan pemahaman hukum yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan masyarakat.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya peran ketua RT dan RW sebagai garda terdepan dalam membantu warga mengenali persoalan administrasi pertanahan serta mencegah potensi konflik sosial.
Persoalan tanah bukan sekadar tentang siapa yang menguasai lahan, siapa yang memegang dokumen, atau siapa yang mengaku sebagai ahli waris. Lebih dari itu, yang utama adalah memastikan setiap hak masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.
Dengan banyaknya persoalan pertanahan yang disebut terjadi di Sukodadi, peningkatan kesadaran hukum dan penelusuran status kepemilikan tanah menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
Tanah merupakan aset berharga. Jangan sampai ketidaktahuan, kelalaian administrasi, maupun lemahnya pemahaman hukum justru menjadi awal konflik dan merugikan masyarakat.
(Jack)

=========================================
========================================












