MEDIABBC.co.id, Palembang, —
Peran strategis anggota DPRD dalam memastikan suara masyarakat benar-benar terwakili menjadi sorotan utama dalam seminar alumni yang digelar prodi hukum Universitas Kader Bangsa (UKB) Palembang.Sabtu,(08/11/2025).
Acara yang berlangsung di ruang teater lantai 4 kampus tersebut menghadirkan Rubi Indiarta, SH, Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar, yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum UKB angkatan 2023.
Dalam paparannya, Rubi menegaskan bahwa keberadaan anggota DPRD bukan sekadar bagian dari mekanisme politik, tetapi ujung tombak demokrasi daerah yang harus aktif menyerap dan memperjuangkan aspirasi publik.
“DPRD bukan hanya pembuat Perda. Kami juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Tapi yang paling penting — kami adalah jembatan antara rakyat dan pemerintah daerah. Aspirasi masyarakat adalah mandat konstitusional yang harus kami perjuangkan,” tegas Rubi di hadapan peserta seminar.
Ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki sejumlah kanal formal untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, mulai dari reses, kunjungan kerja, hingga komunikasi langsung melalui fraksi dan komisi. Namun, Rubi menilai efektivitas fungsi itu sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan pengawasan.
“Kinerja dewan akan lemah kalau masyarakat pasif. Partisipasi publik dan kontrol sosial adalah energi utama demokrasi lokal,” tambahnya.
Seminar yang dipenuhi mahasiswa, alumni, dan civitas akademika UKB ini dibuka oleh Wakil Rektor III UKB, Dr. Ilham Jaya, MH., yang menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata sinergi antara dunia pendidikan dan praktik pemerintahan.
“Kami bangga melihat alumni seperti Rubi kembali ke kampus, bukan hanya sebagai pembicara, tapi juga sebagai contoh nyata bahwa lulusan hukum UKB bisa berkontribusi langsung dalam sistem politik daerah,” ujar Ilham.
Sementara Dekan Fakultas Hukum UKB, Rizayusmanda, SH., MH., menekankan bahwa pemahaman terhadap fungsi DPRD adalah bagian penting dari pembentukan karakter hukum yang kritis.
“Mahasiswa harus memahami bagaimana representasi rakyat bekerja. Dengan begitu, mereka tidak hanya jadi penonton, tapi ikut mengawal akuntabilitas dewan dan pembangunan di daerah,” jelasnya.
Diskusi berlangsung dinamis. Peserta menyoroti isu-isu aktual seperti transparansi dana aspirasi, akuntabilitas kinerja dewan, dan efektivitas kebijakan berbasis kebutuhan rakyat.
Kegiatan yang dimoderatori oleh M Eza Helyata B, SH., MH. itu diharapkan dapat memperkuat literasi politik kampus dan menumbuhkan kesadaran baru bahwa politik lokal bukan sekadar urusan elite, tetapi juga ruang bagi generasi muda untuk berperan aktif.
Dengan munculnya figur-figur muda seperti Rubi Indiarta di parlemen daerah, UKB menunjukkan bahwa kampus tidak hanya mencetak sarjana, tetapi juga melahirkan agen perubahan yang memahami politik sebagai sarana pelayanan publik.(H Rizal).
