MEDIABBC.co.id – Palembang,Puluhan Masyarakat AKSI Demonstrasi terhadap PT. KAI terkait Pemagaran paksa di lahan warga tanpa ganti rugi warga mendesak Gubernur Sumatera Selatan meminta keadilan,Kamis 06/maret/2025,
Muhammad Miftahudin, S. h selaku ketua Aliansi masyarakat (Amuk) bersama Kordinator aksi Dicky Andrian Alfian Bersama Masyarakat Datangi kantor Gubernur sumsel mengatakan,”Kami, Dari Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan , dengan ini menyatakan sikap tegas terkait warga yang terdampak pemagaran paksa oleh PT. KAI, bersama elemen masyarakat sipil yang peduli terhadap keadilan agraria, dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut,
Hentikan Pemagaran Paksa : Kami menuntut PT. KAI untuk segera menghentikan segala bentuk pemagaran paksa yang dilakukan di lahan warga yang memiliki alas hak yang sah yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM).
Hormati Hak Kepemilikan Warga : PT. KAI wajib mengakui dan menghormati hak kepemilikan warga atas tanah yang telah bersertifikat resmi dan bukan merupakan aset negara atau aset PT. KAI.
Ganti Rugi PT. KAI diduga mengklaim lahan tersebut sudah di ganti rugi kepada warga melalui oknum pengacara PT. KAI namun warga tidak pernah menerima bentuk ganti rugi apapun dari PT. KAI tersebut,Hentikan Intimidasi terhadap Warga,”Ungkapnya
“Kami mengecam segala bentuk intimidasi, ancaman, atau tindakan represif terhadap warga yang berusaha mempertahankan haknya. PT. KAI harus menghormati prinsip keadilan dan tidak menggunakan aparat untuk menekan rakyat kecil,”Ucapnya
“Kami menduga adanya dugaan korupsi dan penggelapan secara bersama – sama yang dilakukan oleh oknum pihak PT. KAI dan oknum pengacara PT. KAI sehingga uang ganti rugi lahan masyarakat tersebut tidak sampai kepada masyarakat. Maka kami memohon kepada bapak WALIKOTA PALEMBANG untuk mengatasi perkara ini dan Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan terus melakukan aksi-aksi lanjutan hingga hak warga benar-benar dihormati dan ditegakkan,”tuturnya
Aksi aliansi masyarakat langsung di sambut H Herman Deru Gubernur Sumatera Selatan,Mengatakan,” Saya akan men jembati melalui kepala dinas pertanahan dan lingkungan meminta waktu satu minggu,dan akan saya panggil duduk bersama dan harus terbuka,mudah-mudahan ketemu jalanya,”pungkasnya
Sigit selaku Pengacara Aliansi Masyarakat mengatakan,” Kami bertemu langsung terhadap kepada H Herman Deru selaku Gubernur Sumatera Selatan dan kami meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan pemagaran segera di hentikan,dan segera ganti rugi masyarakat,dan alhamdulillah beliau mengagendakan satu minggu untu bermediasi bersama para masyarakat serta PT KAI, agar menemukan titik temu, dengan adanya jarak satu minggu,”ungkapnya
“Kami juga demo ini sudah beberapa kali di kantor walikota ke POLDA sudah belum perna ketemu sama pimpinan dan alhamdulillah hari ini ketemu langsung Gubernur Sumatera Selatan,
Dan kami percaya seorang pemimpin yang amana kami pegang janji apa kata Gubernur apa yang di ucapkan beliau,”tutupnya. DN(red)
