MEDIABBC.co.id, Banyuasin, Sumatera Selatan – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Banyuasin pada Jumat (9/1/2026) kembali membuka luka lama. Kawasan padat penduduk Perumahan Meritai Anggrek Indah, Kecamatan Rambutan, Desa Sungai Pinang, kembali terendam banjir hingga melumpuhkan aktivitas warga selama tiga hari berturut-turut, sejak Sabtu (10/1) hingga Minggu (11/1).
Banjir kali ini bukan sekadar akibat curah hujan tinggi. Warga menilai genangan yang hampir selalu terjadi setiap musim hujan merupakan dampak langsung dari pembangunan perumahan yang mengabaikan sistem drainase, ditambah lemahnya pengawasan pemerintah daerah.
Air menggenangi jalan utama hingga setinggi 80 sentimeter dan masuk ke dalam rumah warga dengan ketinggian mencapai 50 sentimeter. Sedikitnya 50 kepala keluarga (KK) terdampak. Akses keluar-masuk kawasan terputus, aktivitas ekonomi lumpuh, dan warga terpaksa bertahan di rumah dengan kondisi serba terbatas.
Salah satu warga, Hj Doni, menyebut banjir kini menjadi “agenda rutin” setiap hujan deras turun lebih dari dua jam.
“Kalau hujan dua jam saja, air langsung naik. Ini bukan banjir biasa, tapi karena air tidak punya jalan keluar,” ujarnya.
Menurut warga, persoalan bermula sejak saluran pembuangan air lama ditutup akibat pembangunan perumahan di kawasan sebelah. Parit yang sebelumnya menjadi jalur aliran air kini hilang, diduga demi kepentingan akses jalan proyek perumahan baru.
“Sejak perumahan sebelah dibangun, parit ditutup. Katanya mau bikin jalan, tapi akibatnya air semua ke sini. Kami yang jadi korban,” tambah Hj Doni.
Ironisnya, persoalan ini disebut sudah berlangsung hampir dua tahun tanpa penyelesaian. Warga mengaku telah berulang kali mengadukan kondisi tersebut ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Banyuasin, namun hingga kini belum ada solusi konkret di lapangan.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait keselamatan warga, terutama anak-anak dan lansia. Selain risiko terseret arus, genangan air yang bertahan lama juga berpotensi memicu penyakit.
Pengamat tata kota menilai kasus ini mencerminkan buruknya perencanaan kawasan permukiman serta lemahnya penegakan aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam pembangunan perumahan di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengembang perumahan maupun Pemerintah Kabupaten Banyuasin terkait langkah penanganan jangka pendek maupun solusi permanen. Warga berharap pemerintah tidak lagi menunggu banjir berikutnya untuk bertindak.
“Kami tidak minta yang muluk-muluk. Kami hanya ingin air bisa mengalir dan rumah kami tidak tenggelam setiap hujan,” ujar salah satu warga lainnya.(H Rizal).
