BPJS Kesehatan Palembang Gandeng Media, Dorong Transparansi dan Literasi Publik soal JKN
MEDIABBC.co.id, Palembang — Upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus didorong BPJS Kesehatan. Salah satunya melalui pendekatan yang lebih terbuka kepada media massa.
Jumat (10/4/2026), BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palembang menggelar forum media gathering yang tak sekadar seremoni. Kegiatan ini menjadi ruang dialog dua arah, tempat jurnalis menguji informasi, sekaligus menyampaikan kritik terhadap implementasi program di lapangan.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Palembang, Edy Surlis, menegaskan bahwa peran media tidak bisa dipandang sebelah mata. Di tengah derasnya arus informasi, akurasi dan kedalaman pemberitaan menjadi kunci agar masyarakat tidak salah memahami layanan JKN.
“Informasi yang tidak utuh bisa memicu persepsi keliru. Di sinilah media berperan penting untuk menjembatani fakta dengan kebutuhan publik,” ujar Edy.
Tak hanya menyampaikan capaian, BPJS juga membuka ruang diskusi soal persoalan riil yang masih kerap dikeluhkan peserta, mulai dari akses layanan hingga pemahaman prosedur administrasi. Sejumlah jurnalis memanfaatkan forum ini untuk menyoroti tantangan di fasilitas kesehatan serta kesenjangan informasi di masyarakat.
Berbeda dari kegiatan seremonial biasa, forum berlangsung dinamis. Dialog berjalan terbuka, bahkan beberapa isu sensitif turut mengemuka. Hal ini dinilai penting untuk mendorong transparansi sekaligus memperbaiki kualitas layanan secara berkelanjutan.
BPJS Kesehatan sendiri mengklaim terus melakukan pembenahan, termasuk inovasi layanan berbasis digital dan penyederhanaan alur pelayanan. Namun, tanpa dukungan penyebaran informasi yang tepat, berbagai pembaruan tersebut dinilai belum tentu efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Melalui kolaborasi yang lebih erat dengan media, BPJS berharap pesan-pesan penting terkait hak dan kewajiban peserta JKN dapat tersampaikan secara lebih lugas, tidak bias, dan mudah dipahami.
Langkah ini juga menjadi strategi untuk meredam misinformasi yang kerap beredar di tengah masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi program JKN sebagai tulang punggung sistem jaminan kesehatan nasional.( H Rizal).
