Sebanyak 270 tokoh adat yang terdiri dari kepala suku, ondoafi, dan ketua keret menerima insentif sebesar Rp8,4 juta per orang. Sementara itu, 80 tokoh agama memperoleh bantuan sebesar Rp9 juta per orang. Total anggaran yang digelontorkan dalam program ini mencapai sekitar Rp3 miliar, yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua Tahun Anggaran 2025.
Bupati Keerom Piter Gusbager mengatakan, penyaluran insentif tersebut merupakan program prioritas Pemerintah Kabupaten Keerom yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat peran strategis tokoh adat dan tokoh agama dalam mendukung pembangunan daerah.
“Pemberian insentif ini merupakan bagian dari visi, misi, serta janji politik saya saat Pilkada, dan hari ini kami wujudkan di akhir tahun,” ujar Piter Gusbager.
Ia menambahkan, mulai tahun 2026, penyaluran insentif direncanakan dilakukan secara berkala setiap triwulan, agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh para penerima.
Menurut Piter, program bantuan insentif bagi tokoh adat dan tokoh agama ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan dalam sejarah Kabupaten Keerom. Program tersebut dirancang agar Dana Otsus Papua benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Maksud dari kegiatan ini adalah agar seluruh masyarakat benar-benar merasakan manfaat Dana Otsus Papua,” tegasnya.
Selain untuk insentif, Bupati Keerom menjelaskan bahwa Dana Otsus Papua juga dialokasikan untuk sektor pendidikan, infrastruktur, ekonomi, serta pembangunan sosial lainnya sepanjang tahun anggaran berjalan.
“Program ini akan terus kami lanjutkan dan ke depan akan ditingkatkan, baik dari sisi jumlah penerima maupun besaran anggarannya. Bagi yang belum menerima, mohon bersabar, karena tahun depan akan kami salurkan,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati Piter Gusbager meminta dinas terkait membangun sistem pendataan digital agar seluruh tokoh adat dan tokoh agama di Kabupaten Keerom dapat terdata secara akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Ia juga berharap tokoh adat dan tokoh agama terus bersinergi menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Papua.
“Tanpa peran adat dan agama, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pembangunan di Papua tidak bisa dilepaskan dari peran tokoh adat dan tokoh agama,” pungkasnya.
(Kelana003)
