MEDIABBC.co.id, Palembang – Janji Pemerintah Kota Palembang untuk membangun kolam retensi sebagai solusi banjir kembali dipertanyakan. Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK) Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Palembang, Rabu (14/1/2026), menuding proyek kolam retensi di Simpang Bandara tak lebih dari sekadar wacana tanpa realisasi.
Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan publik terhadap Walikota Palembang yang dinilai gagal menunaikan komitmen pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, meski persoalan genangan air kerap dikeluhkan warga dari tahun ke tahun.
Koordinator aksi, Reza Mars, menegaskan bahwa pembangunan kolam retensi di Simpang Bandara yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah kota hingga kini tak menunjukkan progres nyata di lapangan.
“Sudah bertahun-tahun hanya rencana dan janji. Tidak ada realisasi. Ini seperti membodohi masyarakat dengan harapan palsu,” tegas Reza dalam orasinya.
Tak hanya menyoroti proyek Simpang Bandara, massa juga menagih janji Walikota Palembang terkait rencana pembangunan kolam retensi di 107 kelurahan se-Kota Palembang, yang hingga kini belum memiliki kejelasan tahapan maupun waktu pelaksanaan.
Menurut Reza, dalih persoalan hukum yang disebut-sebut menghambat pembangunan kolam retensi tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghentikan upaya perlindungan masyarakat dari banjir.
“Kalau ada masalah hukum, selesaikan. Kalau ada yang salah, penjarakan. Tapi jangan korbankan kepentingan rakyat. Banjir ini nyata, dampaknya dirasakan langsung oleh warga,” ujarnya lantang.
GPK menilai lambannya realisasi proyek kolam retensi mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam mitigasi bencana banjir yang terus berulang setiap musim hujan.
Reza juga menegaskan bahwa aksi tersebut bukan yang terakhir. Pihaknya memastikan tekanan akan terus dilakukan hingga Pemerintah Kota Palembang memberikan jawaban konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
“Kami akan kembali turun aksi minggu depan. Kami ingin jawaban yang nyata, bukan basa-basi,” katanya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Robertus Edison Hendri, yang mewakili Pemerintah Kota Palembang, menyampaikan apresiasi atas dukungan massa terhadap program pemerintah. Ia juga menyampaikan salam dari Walikota dan Wakil Walikota Palembang, Ratu Dewa dan Prima Salam.
Namun, pemerintah menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang masih berjalan dan meminta partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan banjir, salah satunya melalui kegiatan Jumat Bersih.
Pernyataan tersebut belum sepenuhnya menjawab tuntutan massa yang mendesak kepastian pembangunan kolam retensi sebagai solusi struktural banjir, bukan sekadar imbauan partisipatif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Palembang terkait jadwal pasti, anggaran, maupun tahapan realisasi pembangunan kolam retensi di Simpang Bandara maupun di 107 kelurahan.(H Rizal).
