MEDIABBC.co.id-Palembang – Sebanyak 130 siswa lebih di SMAN 22 Kota Palembang terancam tidak terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang berpotensi menimbulkan masalah pada penerbitan ijazah mereka. Dugaan ini mencuat seiring dengan tidak diterimanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sejumlah siswa tersebut.
Ketua Umum LSM GRANSI, Supriyadi, menduga kuat bahwa kelalaian dan bahkan kesengajaan pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, menjadi penyebab utama permasalahan ini. Lebih lanjut, Supriyadi menduga bahwa siswa yang tidak terdaftar di Dapodik merupakan siswa titipan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun sebelumnya(tahun2024).
Menurut Supriyadi, praktik ‘titipan’ ini diduga melibatkan imbalan sejumlah uang dari setiap siswa, yang diperkirakan mencapai Rp 3 juta per orang. Jika ditotal, potensi dana yang terkumpul dari praktik ini mencapai Rp 390 juta. Supriyadi menyayangkan tindakan kepala sekolah yang dinilai telah menyalahgunakan jabatannya demi keuntungan pribadi dan mengorbankan masa depan siswa.
Lebih lanjut, Supriyadi mengungkapkan bahwa permasalahan di SMAN 22 ini diduga merupakan warisan dari kepala sekolah sebelumnya kepada kepala sekolah yang menjabat saat ini. Fakta menarik lainnya, kedua kepala sekolah tersebut diketahui memiliki hubungan saudara kandung.
Menyikapi situasi ini, LSM GRANSI berencana menggelar aksi damai di SMAN 22 Palembang dalam waktu dekat. Aksi ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara menyeluruh dan menuntut sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
(Redaksi )
