MEDIA BBC.co.id, Palembang — Aroma dugaan penyimpangan proyek pendidikan kembali mencuat di Sumatera Selatan. Puluhan massa yang tergabung dalam Barisan Rakyat Merdeka (BARA Merdeka) Sumsel mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Kamis (12/2), menuntut penegak hukum segera mengusut dugaan korupsi pada Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Muara Enim.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Massa datang membawa dokumen dan sampel data realisasi anggaran yang mereka klaim bermasalah, khususnya pada kegiatan revitalisasi di SMP Negeri 3 Tanjung Agung dengan nilai anggaran mencapai Rp1.020.700.000.
Koordinator aksi, Yudi Taba, secara terbuka menantang Kejati Sumsel untuk tidak tinggal diam. Menurutnya, proyek yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat itu diduga tidak dijalankan sesuai peruntukan utama program revitalisasi sekolah.
“Jangan sampai program nasional yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan justru diduga menjadi ajang bancakan. Aparat penegak hukum harus berani dan independen,” tegas Yudi dalam orasinya.
Dalam pernyataan sikapnya, BARA Merdeka Sumsel mendesak pembentukan tim khusus untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan program tersebut.
Mereka juga meminta Kejati memanggil dan memeriksa sejumlah pihak yang terkait dengan proyek, mulai dari oknum kepala sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Muara Enim, KPA, PPK, hingga pihak pelaksana konstruksi. Massa menduga ada penyalahgunaan kewenangan serta potensi perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara.
Tak hanya itu, BARA Merdeka secara tegas meminta agar aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terbukti bersalah apabila hasil penyelidikan menemukan adanya pelanggaran hukum.
Selain dugaan penyimpangan anggaran, massa juga menyoroti indikasi pembangunan yang disebut-sebut tidak sesuai spesifikasi teknis. Mereka menduga kualitas pekerjaan berpotensi tidak maksimal dan tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan.
Yudi menyatakan pihaknya mencurigai proyek revitalisasi tersebut lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu, termasuk yang diduga berperan sebagai broker lapangan, ketimbang benar-benar menjawab kebutuhan sarana pendidikan.
“Jika benar ada penyimpangan, ini bukan hanya soal uang negara, tapi juga soal masa depan pendidikan anak-anak di Muara Enim,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian itu disebut sebagai langkah awal. BARA Merdeka menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar apabila laporan dan tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan maupun pihak Dinas Pendidikan Muara Enim terkait tudingan tersebut.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum di Sumatera Selatan: apakah dugaan penyimpangan proyek pendidikan bernilai miliaran rupiah itu akan ditindaklanjuti secara transparan, atau justru berlalu tanpa kejelasan di tengah sorotan publik.(H Rizal).
