MEDIABBC.co.id, Musi Rawas – Seorang anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar berinisial I diduga terlibat dalam perbuatan tidak terpuji berupa indikasi perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya saat menjalankan dinas luar di Provinsi Bengkulu.
Dugaan tersebut mencuat ke ruang publik setelah beredar foto-foto yang memperlihatkan oknum legislator tersebut tengah bermesraan dengan seorang wanita di luar ikatan pernikahan.
Dokumentasi visual itu dengan cepat menyebar dan menuai kecaman luas dari masyarakat, karena dinilai mencederai etika, moral, serta marwah lembaga legislatif.
Menurut keterangan pihak yang mengaku sebagai perwakilan korban, dugaan perselingkuhan tersebut dilakukan melalui bujuk rayu dan manipulasi emosional, sehingga korban disebut berada dalam kondisi terlena.
Pihak korban juga mengklaim telah melaporkan kasus ini secara resmi, namun hingga kini belum terlihat adanya langkah tegas dari DPD Partai Golkar setempat.
“Perilaku ini jelas tidak mencerminkan moral seorang wakil rakyat dan sangat bertentangan dengan nilai serta cita-cita Partai Golkar. Kami mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Partai Golkar segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk memproses dan memecat oknum tersebut,” ujar salah satu perwakilan pelapor, Senin (19/01/2026).
Pihak pelapor menilai, pembiaran terhadap dugaan pelanggaran etika ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap DPRD dan partai politik.
Apalagi, Partai Golkar selama ini dikenal sebagai partai besar yang mengedepankan disiplin, etika, dan moralitas kader.
Selain mendesak MKD DPRD Musi Rawas, pelapor menyatakan akan membawa kasus ini ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar serta menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor DPP Golkar di Jakarta apabila tidak ada tindakan konkret.
Desakan keras juga datang dari Ketua Umum Badai Anti Korupsi, Moh Didink Arrahim. Ia meminta agar DPP Partai Golkar segera mengambil alih penanganan kasus ini, mengingat tidak adanya respons tegas dari struktur partai di daerah.
“Kami mengingatkan DPP Partai Golkar agar tidak menutup mata. Kasus ini sudah mencoreng nama baik partai. Dalam waktu dekat kami akan berangkat ke Jakarta untuk mendesak DPP mengambil alih penanganan, dan kami siap melakukan demonstrasi besar-besaran apabila tidak ada tindakan tegas,” kata Moh Didink Arrahim.
Ia juga mendesak Plt Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan, Wahaji, yang juga menjabat sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, agar segera bersikap dan tidak membiarkan kasus ini berlarut-larut.
“Jangan sampai masyarakat menilai partai melakukan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran etika berat oleh kadernya sendiri,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, anggota DPRD Musi Rawas berinisial I belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi kepada DPP Partai Golkar dan DPD Golkar Sumatera Selatan masih terus dilakukan.
Media ini menegaskan bahwa semua pihak tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, dan mendorong agar proses klarifikasi serta penegakan etika dilakukan secara terbuka, objektif, dan bertanggung jawab demi menjaga kepercayaan publik.(H Rizal).
