MEDIABBC.co.id, PALEMBANG-
Awan kelabu kembali menyelimuti dunia BUMN. Kali ini, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk menjadi sorotan tajam publik setelah muncul dugaan mega korupsi dalam proyek pengadaan gearbox senilai miliaran rupiah yang terjadi pada tahun 2019. Dugaan ini disuarakan lantang oleh puluhan massa dari DPD Gerakan Masyarakat Peduli dan Perjuangan Rakyat (Gempur) Sumsel yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Selasa (27/08/2025).
Dalam laporan resmi yang disampaikan ke Kejati, Ketua DPD Gempur Sumsel, Hendriyanto Zikwan, menyebut bahwa proyek pengadaan gearbox itu sarat manipulasi dan penyimpangan yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Bahkan, ia menyebut kasus ini sebagai “bukan korupsi biasa”, melainkan sebuah jaringan kejahatan terstruktur yang diduga melibatkan oknum internal PT Semen Baturaja dan kemungkinan pihak swasta yang bermain di belakang layar.
“Gearbox ini nilainya miliaran. Seharusnya ada garansi pabrik, tapi nyatanya tidak ada. Tidak ada pertanggungjawaban teknis. Ini jelas ada permainan. Negara dirugikan, dan pelakunya seperti kebal hukum,” ujar Hendriyanto dalam konferensi pers usai aksi di Café Ngupiday, Palembang.
Dalam laporan pengaduannya, Gempur Sumsel mengklaim telah menyertakan dokumen investigasi lengkap, termasuk data awal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka menilai, ada indikasi kuat bahwa proyek pengadaan dilakukan tanpa prosedur yang semestinya—tanpa lelang transparan, tanpa pengujian teknis memadai, dan tanpa jaminan mutu.
“Jika ini dibiarkan, artinya kita membiarkan korupsi tumbuh subur di tubuh BUMN. PT Semen Baturaja adalah perusahaan strategis negara. Bagaimana mungkin proyek sebesar ini bisa luput dari pengawasan?” lanjut Hendriyanto.
Gempur secara terang-terangan meminta Kejati Sumsel untuk tidak “masukkan laporan ke laci”, dan menuntut adanya penyelidikan terbuka, transparan, serta langkah hukum konkret. Mereka bahkan mengancam akan menggeruduk Kejaksaan Agung di Jakarta jika laporan ini tidak ditindak secara serius dalam waktu dekat.
“Kami tidak akan diam. Jangan pikir ini akan selesai dengan statemen normatif. Kalau Kejati takut atau ada tekanan, kami akan naikkan ini ke level nasional. Ini ujian integritas aparat penegak hukum!” tegas Hendriyanto, didampingi tokoh masyarakat, Ketua GGD Sumsel Juni, dan aktivis Ali Imron.
Menanggapi aksi massa, perwakilan Kejati Sumsel, Burnia SH, menyatakan bahwa laporan telah diterima dan akan diproses sesuai prosedur hukum. Namun tanggapan tersebut belum memuaskan pihak pelapor.
“Kami terima laporan ini dan akan segera pelajari. Tindak lanjut akan dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Burnia secara singkat di hadapan demonstran.
“Itu jawaban standar. Kami ingin lihat tindakan nyata: pemeriksaan, penyitaan dokumen, pemanggilan saksi, dan penetapan tersangka. Kalau tidak ada pergerakan dalam waktu dekat, berarti benar ada yang dilindungi,” kata Hendriyanto.
Kasus ini menjadi alarm keras terhadap lemahnya pengawasan dalam proyek pengadaan barang di lingkungan BUMN. Gearbox yang seharusnya menjadi bagian vital dalam operasional perusahaan justru menjadi ladang bancakan oknum yang kini dituntut untuk diungkap.
Jika terbukti, kasus ini bisa mencoreng wajah PT Semen Baturaja dan membuka kotak pandora korupsi yang lebih luas di sektor industri semen nasional.
“Momentum kemerdekaan ini harusnya jadi semangat aparat hukum untuk berani membongkar jaringan besar. Jangan hanya kejar pelaku kecil. Bongkar semuanya—yang besar-besar juga!” tutup Hendriyanto lantang.(H Rizal).
