MEDIA BBC.co.id, Palembang — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Perwakilan Daerah Sumatera Selatan resmi memasuki babak baru. Frans Irawan dilantik sebagai Ketua Perhapi Sumsel periode 2025–2029, bersamaan dengan pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) bertema “Solusi Polemik Jalan Angkut Batubara di Sumatera Selatan”, di Hotel Grand Daira Palembang, Sabtu (31/1/2026).
Pelantikan tersebut menegaskan posisi strategis Perhapi Sumsel di tengah isu krusial pertambangan, khususnya konflik berkepanjangan penggunaan jalan umum untuk angkutan batubara yang selama ini memicu keresahan masyarakat.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang hadir langsung dalam agenda tersebut menilai kepemimpinan Perhapi Sumsel ke depan memiliki peran penting dalam mengawal praktik pertambangan yang profesional, taat regulasi, dan berwawasan lingkungan.
“Organisasi profesi seperti Perhapi ini sangat penting. Amanah yang diemban harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan memberi dampak nyata bagi daerah,” kata Herman Deru dalam sambutannya.
Di bawah kepemimpinan Frans Irawan, Perhapi Sumsel diharapkan tidak hanya menjadi organisasi profesi, tetapi juga rujukan kebijakan teknis bagi pemerintah dan pelaku usaha pertambangan.
Frans menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Perhapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong percepatan transisi penggunaan jalan hauling khusus batubara, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
FGD yang digelar bersamaan dengan pelantikan tersebut menjadi sinyal awal arah kepemimpinannya: mendorong solusi konkret, bukan sekadar wacana, atas persoalan angkutan batubara yang telah berlarut-larut.
Gubernur Herman Deru secara tegas menyatakan bahwa persoalan angkutan batubara bukan hal baru, melainkan akibat lambatnya komitmen perusahaan dalam membangun jalan khusus.
“Masalahnya hanya satu: lambatnya transisi ke jalan khusus. Terlalu lama berada di zona nyaman menggunakan jalan umum, sementara masyarakat menanggung dampaknya selama belasan tahun,” tegasnya.
Menurutnya, biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan hauling merupakan bagian dari kewajiban perusahaan tambang, bukan beban negara atau masyarakat.
Namun demikian, Pemprov Sumsel membuka ruang toleransi terbatas, asal perusahaan menunjukkan itikad baik, mulai dari perencanaan teknis hingga pembebasan lahan yang jelas dan terukur.
Herman Deru berharap kepengurusan Perhapi Sumsel di bawah Frans Irawan mampu bersikap solid, independen, dan aktif memberikan masukan profesional kepada perusahaan tambang, termasuk dalam aspek reklamasi dan pemulihan lingkungan pascatambang.
“Reklamasi jangan sekadar formalitas. Ekosistem harus benar-benar pulih,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perhapi melalui Wakil Ketua Ir. Resvan, M.BA, menyampaikan bahwa Perhapi kini memiliki 24 cabang aktif di seluruh Indonesia, dan Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah strategis mengingat besarnya potensi batubara nasional.
Dengan kepemimpinan baru, Frans Irawan bersama jajaran pengurus Perhapi Sumsel akan segera menyusun struktur organisasi dan program kerja daerah yang selaras dengan AD/ART, sekaligus menjawab tantangan besar sektor pertambangan di Sumatera Selatan. (Redaksi).
