MEDIABBC.co.id, PALEMBANG – Kebijakan mutasi jabatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang menuai protes keras. Puluhan massa dari Gabungan LSM Independen Sumatera Selatan (GLSS) menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Palembang, Jumat (03/10/2025), menyoroti penunjukan pejabat yang dinilai cacat prosedur dan beraroma nepotisme.
Inti protes massa adalah penunjukan pejabat berinisial “R” yang baru diangkat sebagai Sekretaris Dinas PUPR dengan pangkat hanya III/D. Pangkat ini dinilai tidak layak untuk mengisi posisi strategis, apalagi “R” juga merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR.
Koordinator Aksi,Haris,Munson Pasaribu,didampingi bung Martin,Ambon,Diding menegaskan dalam orasinya : bahwa penunjukan ini mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berpotensi membuka celah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Soroti Pangkat Rendah di Posisi Kunci
Munson menyebut, Sekretaris Dinas adalah jabatan kunci yang mengkoordinasikan program dan mengawasi anggaran besar. Dinas PUPR sendiri merupakan salah satu dinas dengan anggaran terbesar di lingkungan Pemkot Palembang.
“Sekretaris adalah jabatan strategis. Menempatkan pejabat golongan III/D di posisi ini sangat mencederai logika manajemen pemerintahan,” tegas Munson. “Bagaimana pejabat dengan golongan rendah dapat mengkoordinasikan pekerjaan dan mengawasi program multi-miliar di Dinas PUPR? Ini bukan sekadar persoalan administratif, tapi menyangkut efektivitas dan integritas birokrasi.”
Rangkap Jabatan Dianggap Cacat Etika
GLSS juga menyoroti bahaya rangkap jabatan yang dilakukan oleh “R” sebagai Sekretaris sekaligus Plt Kepala Dinas PUPR. Struktur ini dinilai cacat secara etika dan berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan wewenang.
“Ini bukan hanya soal pelanggaran administrasi. Rangkap jabatan ini membuka celah bagi praktik KKN dan memperburuk tata kelola proyek-proyek infrastruktur vital di Palembang,” ujar Munson Pasaribu.
Dugaan Kepentingan Politik dan Nepotisme
Lebih jauh, GLSS menduga ada motif politik dan nepotisme di balik mutasi kontroversial ini. Munson menilai penunjukan “R” tidak lepas dari upaya pihak-pihak tertentu yang ingin mempertahankan kontrol atas proyek-proyek strategis di Kota Palembang.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu terhadap Wali Kota Palembang, berinisial RD, yang bertentangan dengan visi-misi “Palembang Berdaya dan Sejahtera.”
“Kami menduga ada motif politik dalam pengangkatan ini. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk dalam tubuh birokrasi Pemkot,” ujar Haris.
Tuntutan Mendesak Wali Kota
GLSS menuntut agar Wali Kota Palembang segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait dasar penunjukan “R” sebagai Sekretaris sekaligus Plt Kepala Dinas PUPR.
“Kami meminta agar mutasi ini dibatalkan dan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jabatan strategis di lingkungan Pemkot Palembang agar tidak dikotori oleh kepentingan politik sempit,” pungkasnya.
Massa diterima oleh staf ahli wali kota Palembang bidang keuangan, pendapatan,hukum dan ham H.Edison.S.sos.M.si di dampingi dari Inspektorat Riasin ,serta Diani Kasubag BKSDM . menyampaikan:
“Apa yang disampaikan hari ini ,saya bersama perwakilan inspektorat dan BKSDM akan kami sampaikan ke pimpinan”
Insyaallah secepatnya ada keputusan dari pimpinan kami,terkait hal ini ,sudah ada rekomendasi dari pusat yaitu dari kepegawaian negara,ujarnya.
Aksi damai ini berlangsung tertib dan dikawal ketat aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Wali Kota Palembang terkait tuntutan tersebut.
(Penulis: H Rizal).
