Kasus Wartawan CNN di Istana: KRH.HM. Jusuf Rizal Ingatkan Kebebasan Pers Tidak Boleh Abaikan Etika Dan Momen penting.

MEDIABBC.co.id – JAKARTA – Polemik pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, usai mempertanyakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, memicu perhatian praktisi media KRH. HM. Jusuf Rizal. Meskipun menyayangkan tindakan Istana, Jusuf Rizal menilai kasus ini menjadi cermin penting bagi jurnalis untuk kembali meneguhkan etika dan profesionalisme dalam forum resmi kenegaraan.

Jusuf Rizal menyoroti momen pertanyaan itu dilontarkan. Presiden Prabowo saat itu baru kembali dari Sidang Umum PBB dan kunjungan kenegaraan ke Belanda, dua agenda besar yang berfokus pada kepentingan strategis politik luar negeri.

“Dalam situasi seperti ini, wajar bila jalannya tanya-jawab diarahkan agar fokus pada topik yang telah disepakati,” ujar Jusuf Rizal, Senin (29/9). Ia menekankan bahwa konteks konferensi pers kepresidenan memiliki aturan dan tata acara yang harus dihormati.

Kendati demikian, Jusuf Rizal juga mengkritik keras tindakan Biro Pers Istana. Ia menyebut pencabutan kartu liputan sebagai langkah yang berlebihan dan represif yang justru merusak citra Presiden Prabowo.

“Keputusan seperti itu tidak hanya memicu kontroversi, tetapi juga dapat menimbulkan persepsi negatif seolah-olah Presiden alergi terhadap pertanyaan kritis,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa jurnalis memiliki posisi penting. “Jurnalis itu bukan kacung Biro Pers Istana, melainkan mitra kerja strategis pemerintah. Peran mereka sebagai pilar demokrasi harus dihargai,” ujarnya.

Namun, posisi tersebut menuntut tanggung jawab. Menurutnya, kebebasan bertanya tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Jurnalis dituntut membaca situasi, memahami prioritas isu, dan menempatkan pertanyaan secara tepat, baik dari sisi substansi maupun momentum.

“Pertanyaan kritis sah dan penting, namun cara penyampaiannya harus selaras dengan konteks agar tidak menimbulkan kesan mencari sensasi yang justru merugikan kredibilitas media,” jelasnya.

Jusuf Rizal menyimpulkan, demokrasi yang sehat menuntut kesalingan. Pemerintah harus siap menerima kritik. Sebaliknya, jurnalis wajib menjaga etika. “Mematuhi aturan forum, menghormati agenda, dan menjaga kualitas pertanyaan bukanlah bentuk pembatasan, melainkan tanggung jawab profesi,” pungkasnya.

(Kelana-003)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *