MEDIABBC.co.id, Palembang – Kemacetan lalu lintas di kawasan 16 Ilir dan 14 Ilir Kota Palembang semakin hari kian memprihatinkan. Jalan yang telah selesai dicor justru berubah fungsi menjadi area bongkar muat kendaraan ekspedisi. Akibatnya, bahu jalan dikuasai truk-truk besar, ruas jalan menyempit, dan arus kendaraan lumpuh hampir setiap hari.
Pantauan di lapangan menunjukkan, mobil-mobil ekspedisi dan pemilik usaha logistik dengan bebas menggunakan bahu jalan untuk bongkar muat barang, tanpa pengawasan maupun penindakan tegas dari aparat terkait. Kondisi ini memicu kemacetan panjang, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Sabtu,(17/01/2026).
Warga menilai, pembangunan infrastruktur yang menelan anggaran besar menjadi sia-sia karena lemahnya pengawasan dan penegakan aturan.
“Jalan sudah bagus, sudah dicor, tapi malah dipakai parkir dan bongkar muat. Kami yang pengguna jalan jadi korban tiap hari. Ini jelas pembiaran,” kata Andi (42), warga 14 Ilir, dengan nada kesal.
Hal senada disampaikan Rina (35), warga 14 Ilir, yang menyebut kemacetan sudah berlangsung lama tanpa solusi nyata.
“Hampir setiap hari macet. Anak sekolah terlambat, orang kerja terlambat. Truk ekspedisi seenaknya pakai bahu jalan. Di mana Dishub? Di mana Satpol PP?” ujarnya.
Warga juga mempertanyakan ketegasan Pemerintah Kota Palembang, khususnya Wali Kota Palembang, dalam menertibkan aktivitas usaha yang jelas-jelas melanggar fungsi jalan umum.
“Kalau rakyat kecil parkir sebentar langsung ditindak, tapi truk besar bongkar muat berjam-jam dibiarkan. Aturan ini tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegas Herman (50), tokoh masyarakat setempat.
Menurut warga, kondisi ini bukan hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan merugikan masyarakat luas. Mereka mendesak Dinas Perhubungan Kota Palembang dan Satpol PP untuk segera turun tangan dan menindak tegas kendaraan ekspedisi yang melanggar.
Warga juga meminta agar Pemkot Palembang tidak menutup mata terhadap persoalan ini dan segera mengambil langkah konkret, mulai dari penertiban rutin, pemberian sanksi tegas, hingga penataan ulang kawasan usaha ekspedisi agar tidak menggunakan fasilitas jalan umum.
“Kalau tidak ada tindakan tegas, kemacetan ini akan jadi warisan masalah. Jangan tunggu viral atau ada korban dulu baru bergerak,” tutup seorang warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Palembang, Dinas Perhubungan, maupun Satpol PP terkait keluhan warga tersebut.( H Rizal).
