MEDIABBC.co.id – Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengungkapkan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga korban tragedi ledakan amunisi yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Dalam insiden yang merenggut nyawa 13 orang, termasuk sembilan warga sipil, koalisi menekankan pentingnya pengusutan yang transparan dan independen terhadap kejadian tersebut.
Koalisi mendesak Komisi I DPR RI untuk segera membentuk tim pencari fakta guna menyelidiki tragedi ini. Mereka menegaskan bahwa kegagalan dalam mengusut insiden ini sama saja dengan kegagalan negara dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak hidup para korban. Penanganan amunisi dan bahan peledak harus dilakukan dengan pengawasan ketat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Dalam pernyataannya, koalisi mengkritik klaim pihak TNI yang menyatakan bahwa warga sipil menjadi korban karena berusaha mengambil serpihan amunisi. Mereka menilai pernyataan tersebut prematur dan tidak sensitif, serta berpotensi mengaburkan tanggung jawab institusi TNI atas kelalaian yang terjadi.
“Apa pun penyebab ledakan, kami mendesak investigasi yang segera, independen, dan imparsial. Proses pemusnahan amunisi harus benar-benar steril dari kehadiran warga sipil,” tegas koalisi.
Ledakan yang terjadi di Desa Sagara pada Senin pagi (12/05) berlangsung saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak laik pakai dilaksanakan oleh personel TNI AD. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa lokasi kejadian merupakan area yang biasa digunakan untuk kegiatan tersebut.
Sementara itu, tim investigasi TNI AD sedang menyelidiki penyebab ledakan, yang juga menewaskan empat anggota TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI menyebutkan bahwa korban sipil mungkin terkena ledakan susulan, namun pernyataan tersebut dibantah oleh keluarga korban yang menyatakan bahwa mereka hadir untuk membantu dalam proses pemusnahan, bukan untuk memulung logam.
Koalisi juga mendesak Komnas HAM untuk proaktif dalam penyelidikan, mengingat banyaknya korban dari kalangan sipil. Keterlibatan lembaga independen dalam investigasi ini sangat penting untuk memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.
Dengan kejadian ini, Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa negara tidak boleh meremehkan dampak dari kelalaian dalam implementasi kebijakan yang berisiko tinggi. “Kematian akibat kelalaian harus menjadi perhatian serius dan perlu ada langkah konkret untuk perbaikan ke depan,” tutup mereka.
**Narahubung:**
1. Ardi Manto (Direktur Imparsial)
2. Usman Hamid (Direktur Amnesty International Indonesia)
3. Al Araf (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative)
4. Dimas Bagus Arya (Koordinator KontraS)
5. Julius Ibrani (Ketua PBHI)
6. M. Isnur (Direktur YLBHI)
7. Daniel Awigra (Direktur HRWG)
8. Bhatara Ibnu Reza (Direktur Eksekutif DeJure)
(Kelana003)
