Konflik Agraria Jadi Isu Nasional, Herman Deru Dorong Peran BAM DPR RI di Sumsel
MEDIABBC.co.id,PALEMBANG — Konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang dan Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, dinilai mencerminkan persoalan agraria yang dihadapi banyak daerah di Indonesia. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut kehadiran Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI sebagai momentum penting untuk mendorong penyelesaian konflik agraria secara nasional dan berkeadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan Herman Deru saat menerima kunjungan kerja Ketua BAM DPR RI H. Ahmad Heryawan bersama jajaran di Aula Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Senin (26/1/2026). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat terkait konflik pertanahan yang telah berlangsung bertahun-tahun di wilayah Sumsel.
Menurut Herman Deru, konflik agraria di Empat Lawang dan OKU Timur bukanlah kasus tunggal. Ia menilai persoalan serupa terjadi di berbagai daerah akibat tumpang tindih kebijakan, batas kawasan hutan, hingga lemahnya kepastian hukum atas kepemilikan dan pengelolaan lahan.
“Ini bukan hanya persoalan Sumatera Selatan. Konflik agraria terjadi hampir di seluruh Indonesia. Kasus di Empat Lawang dan OKU Timur hanyalah potret kecil dari persoalan nasional yang harus ditangani secara serius dan sistematis,” ujar Herman Deru.
Ia mengungkapkan, konflik lahan di dua kabupaten tersebut telah berlangsung sejak 2006 dan hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Bahkan, luas lahan yang disengketakan terus bertambah dan melibatkan semakin banyak masyarakat.
Gubernur juga menyinggung kebijakan nasional terkait penyelesaian konflik agraria, termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pertanahan serta terbitnya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, tercatat sekitar 35 ribu desa di Indonesia berada di wilayah yang beririsan dengan kawasan hutan, kondisi yang dinilai sangat rentan memicu konflik penguasaan dan pemanfaatan lahan.
“Data ini menunjukkan bahwa konflik agraria adalah persoalan struktural dan nasional. Penyelesaiannya tidak bisa parsial, tetapi membutuhkan kebijakan lintas sektor, lintas daerah, dan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Herman Deru menilai kehadiran BAM DPR RI menjadi jembatan strategis antara aspirasi masyarakat di daerah dengan kebijakan di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kata dia, siap menjalankan setiap rekomendasi yang dihasilkan sebagai bagian dari upaya mempercepat penyelesaian konflik agraria.
“Kami di daerah siap menindaklanjuti setiap rekomendasi DPR RI dan pemerintah pusat demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa konflik agraria harus diposisikan sebagai isu nasional yang penanganannya membutuhkan keterbukaan, kejujuran, dan itikad baik semua pihak.
“Kami hadir langsung ke daerah untuk mendengar semua pihak dan memastikan proses penyelesaian berjalan berdasarkan data dan fakta lapangan. Konflik agraria harus diselesaikan secara clean and clear serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Ahmad Heryawan.
Ia menambahkan, BAM DPR RI akan menjadikan aspirasi masyarakat Sumatera Selatan sebagai bagian dari bahan perumusan rekomendasi kebijakan nasional agar konflik agraria serupa tidak terus berulang di berbagai daerah.(H Rizal).
