KONI Palembang Akan Gugat Porprov XV Muba: Dugaan Penyimpangan, Manipulasi Medali, dan Jual Beli Atlet

MEDIABBC.co.id, Palembang – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palembang menyatakan akan menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana, terkait dugaan pelanggaran serius dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Sumatera Selatan yang digelar di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Langkah hukum ini ditujukan kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab, termasuk KONI Pusat, yang dinilai telah melakukan intervensi terhadap urusan internal KONI Provinsi Sumatera Selatan.

Ketua Kontingen Kota Palembang, M. Ali Ruben, SH, MH, menegaskan bahwa keputusan menggugat tersebut merupakan hasil dari rapat tim hukum KONI Kota Palembang, setelah ditemukan berbagai indikasi pelanggaran dan praktik maladministrasi dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

“Kami memiliki bukti kuat adanya pelanggaran serius, mulai dari manipulasi data medali, hingga skandal jual beli atlet. Semua ini mencederai semangat sportivitas dan merusak marwah olahraga Sumatera Selatan,” tegas Ruben, Rabu (5/11).

Tim hukum KONI Palembang yang diketuai H. Japrial, SH, MH, bersama M. Sanusi, SH, MH, mengungkap adanya ketidaksesuaian data perolehan medali antara laporan resmi Panitia Besar Porprov XV Muba dengan hasil pertandingan di lapangan.

“Kami menemukan indikasi kuat adanya praktik penyelundupan medali. Beberapa medali yang tercatat dalam laporan panitia tidak sesuai dengan hasil pertandingan. Ini jelas bentuk manipulasi dan masuk ranah maladministrasi,” ungkap Japrial.

KONI Palembang menyebut adanya sejumlah cabang olahraga (cabor) yang diduga memberikan medali tanpa pertandingan yang sah, termasuk cabor sepak takraw, yang disebut hanya mengundang peserta dari kabupaten tertentu.

“Ada partai undangan yang jelas-jelas menabrak aturan. Ini bukan lagi ajang pembinaan, tapi panggung manipulasi,” tegas Japrial.

Selain manipulasi data, KONI Palembang juga menyoroti skandal jual beli atlet, yang terbukti dari adanya pencabutan medali dari kontingen tuan rumah Muba.

Sekretaris Umum KONI Palembang, Rubi, menilai hal itu memperkuat dugaan adanya sistem kecurangan yang terstruktur.

“Kami menemukan bukti adanya atlet luar daerah yang dipakai oleh tuan rumah. Bahkan ada atlet dari luar Sumsel yang tampil. Ini melanggar prinsip pembinaan daerah dan merusak integritas Porprov,” tegas Rubi.

Ia juga menyinggung lemahnya tim verifikasi KONI Sumsel, yang dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan.

KONI Palembang telah menyiapkan tim hukum besar beranggotakan 30 pengacara, antara lain:

H. Japrial SH MH, M. Sanusi SH MH, Abadi SH MH, Rasid SH, Pedi SH, Luge SH, Firman Hakim SH MH, Rizal SH MH, Idrawan SH MH, dan Dicky Adrian SH MH.

Tim ini akan melayangkan gugatan ke pengadilan dan aparat penegak hukum, baik dalam bentuk laporan pidana maupun gugatan perdata terhadap pihak penyelenggara dan pihak lain yang terlibat.

KONI Palembang juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Mereka menilai momentum ini harus menjadi langkah awal untuk membersihkan dunia olahraga Sumatera Selatan dari praktik kotor dan maladministrasi.

“Kami meminta kepolisian dan kejaksaan untuk turun tangan. Jangan biarkan dunia olahraga kita dicemari kepentingan politik dan praktik curang. Sportivitas harus dijunjung tinggi,” ujar Ruben.

KONI Palembang juga berencana melaporkan secara resmi persoalan ini kepada Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, yang sebelumnya menegaskan bahwa Porprov harus menjadi ajang pembinaan prestasi, bukan arena manipulasi.

Dengan berbagai dugaan pelanggaran yang mencuat — mulai dari manipulasi medali, jual beli atlet, hingga pelaksanaan cabor yang tidak sesuai regulasi — KONI Palembang menilai Porprov XV di Muba telah gagal menjunjung nilai sportivitas dan pembinaan atlet daerah.

“Porprov seharusnya menjadi ajang kehormatan, bukan ajang kecurangan. Kami akan lawan ini sampai tuntas lewat jalur hukum,” tutup Ruben.(H Rizal).