MEDIABBC.co.id, Palembang —
Demonstrasi Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) kembali menggema di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis (4/12/2025).
Namun lebih dari sekadar aksi protes, gelombang massa ini menyoroti persoalan yang jauh lebih krusial:
gagalnya sistem pengawasan pemerintah dalam mengendalikan mobilisasi alat berat di ruang publik.
Sumber kemarahan warga berawal dari viralnya rekaman konvoi empat truk Heavy Duty (HD) milik PT Mustika Indah Permai (MIP) yang melintas di kawasan perkotaan Muara Enim pada 13 November lalu.
Truk-truk berukuran raksasa tersebut melaju di malam hari tanpa pengawalan resmi, melewati kawasan padat, termasuk jalur dekat Islamic Center Muara Enim.
Aksi unjuk rasa sempat memanas setelah massa memaksa masuk halaman kantor gubernur karena perwakilan Dinas Perhubungan tak kunjung hadir. Situasi baru mereda setelah pejabat terkait akhirnya muncul di lokasi.
Koordinator aksi SIRA, Rahmat Sandi Iqbal SH, menyebut insiden ini sebagai “alarm bahaya” bagi keselamatan publik. Ia menilai konvoi truk HD tersebut bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi mencerminkan kebocoran sistem pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemprov Sumsel.
“Pemprov Sumsel gagal mengantisipasi dan mengawasi mobilisasi alat berat yang jelas-jelas tidak sesuai kelas jalan,” tegas Sandi.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya belajar dari insiden ambruknya Jembatan Muara Lawai di Lahat, yang sebelumnya diduga berkaitan dengan beban kendaraan berat.
“Kalau kejadian seperti ini terus dibiarkan, berarti pemerintah tutup mata. Publik yang akan menjadi korban,” tambahnya.
Yang tak kalah mengejutkan, pihak perusahaan disebut beralasan telah mendapat izin melintas dari Kepala Desa Kepur.
Sandi menilai dalih itu berbahaya dan menyesatkan.
“Jalan perkotaan bukan kewenangan desa. Jika hanya dengan izin kades kendaraan raksasa boleh lewat, maka aturan kita ini runtuh,” ujarnya.
SIRA juga menerima laporan warga bahwa perusahaan memilih rute paling mudah, bukan yang paling aman — meski jalur tersebut minim penerangan dan berada di dekat pusat aktivitas publik.
Kontroversi makin melebar setelah rekaman konvoi truk HD terbaru muncul pada 27 November, kali ini melintas tepat di depan kantor Pemkab Muara Enim. Video tersebut viral di Instagram dan memperkuat kesan bahwa pengawasan pemerintah daerah benar-benar lemah.
Dalam pernyataannya, SIRA menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan perusahaan tambang, antara lain:
- PT MIP diminta meminta maaf kepada masyarakat Sumsel atas mobilisasi truk HD di jalan umum.
- PT Putra Perkasa Abadi (PPA) sebagai kontraktor pengangkut diminta berhenti menggunakan jalan umum sebagai jalur alat berat.
- Kedua perusahaan diminta berjanji secara terbuka untuk tidak mengulangi mobilisasi alat berat.
- Gubernur Sumsel diminta menjatuhkan sanksi tegas jika pelanggaran terulang.
- Evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Perhubungan yang dinilai lalai dalam pengawasan kendaraan berdimensi besar.
Menurut SIRA, keselamatan publik tidak bisa ditawar dan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan tegas agar kendaraan HD dan alat berat tidak lagi diizinkan melintas di jalan umum, baik untuk PT MIP maupun perusahaan tambang lainnya.(H Rizal).
