MEDIABBC.co.id,Palembang – Krisis solar di Sumatera Selatan semakin memanas. Ribuan pengendara terpaksa berjibaku dalam antrean mengular hingga 3 kilometer setiap malam hanya demi mendapatkan bahan bakar. Di tengah kondisi ini, Lintas Aktivis Antar Generasi Indonesia (LAAGI) menilai langkah Pemerintah Provinsi Sumsel justru memperkeruh keadaan.
Ketua Umum LAAGI, Sukma Hidayat, menegaskan bahwa aturan baru Pemprov mengenai pembatasan pengisian solar bukan hanya tidak efektif, tetapi juga memicu kekacauan di lapangan. Menurutnya, pemerintah salah fokus karena hanya mengatur teknis distribusi tanpa memastikan ketersediaan stok solar yang memadai.
“Warga sudah lelah. Kebijakan ini menambah beban, bukan menyelesaikan masalah. Antrean sampai subuh, tapi begitu tiba giliran, solar habis. Ini sangat memprihatinkan,” kata Sukma.
LAAGI mengkritisi 3 poin kebijakan Pemprov yang dianggap tidak menyentuh akar masalah:
* Pembatasan jenis kendaraan yang boleh mengisi solar di 4 SPBU, sementara kendaraan logistik—yang memegang peran vital dalam distribusi sembako—justru dilarang pada jam tertentu.
* Sistem ganjil-genap di 14 SPBU, yang menurut Sukma hanya membuat masyarakat bingung dan memecah alur antrean tanpa mengurangi beban antrean panjang.
* 7 SPBU yang tetap buka normal dianggap tidak cukup untuk menampung tingginya kebutuhan solar di Palembang dan sekitarnya.
“Ini soal kebutuhan hidup masyarakat, bukan sekadar aturan teknis. Selama kuota tidak ditambah, pembatasan apa pun hanya akan menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Selain merugikan warga, LAAGI menilai krisis ini berpotensi mengganggu perputaran ekonomi. Pengangkut sembako terhambat, distribusi barang melambat, dan biaya operasional meningkat.
“Pengemudi truk harus antre dari malam hingga pagi, sementara siangnya mereka harus distribusi barang. Ini bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Sukma.
LAAGI mendesak Gubernur Sumatera Selatan segera melakukan evaluasi total terhadap kebijakan pembatasan solar dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menambah kuota solar di Sumsel.
“Kami hanya meminta pemerintah hadir untuk masyarakat. Jangan sampai krisis ini terus berlarut hingga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar,” tutupnya.(H Rizal).
