MEDIABBC.co.id – Palembang – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM GRANSI) resmi melaporkan dugaan korupsi dana desa di enam desa di Ogan Komering Ulu (OKU) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Rabu (16/7/2025).
Laporan ini turut menyeret Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) OKU serta beberapa camat yang diduga terlibat.
Enam desa yang dilaporkan adalah Desa Batu Putih, Desa Pagar Dewa, Desa Lubuk Kemiling, Desa Rantau Panjang, Desa Sukarami, dan Desa Gunung Liwat.
Ketua DPP GRANSI, Supriyadi, menegaskan bahwa laporan ini memiliki dasar hukum kuat dan bukan sekadar asumsi.
“Kami memiliki bukti awal yang dapat dipertanggungjawabkan dan sangat meyakini Kejati Sumsel akan menindaklanjuti laporan ini secara serius,” ujar Supriyadi.
Senada dengan Supriyadi, Ketua GRANSI Sumsel, M. Nurdin S.Sos, melalui Kepala Bidang Investigasi, M. Randi, menjelaskan bahwa laporan mereka dilengkapi dengan dokumen pendukung lengkap, seperti Peraturan Desa (Perdes) dan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Produk hukum dari dokumen-dokumen ini sudah dipastikan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Randi.
Randi menambahkan, tim GRANSI juga telah melakukan investigasi langsung ke lapangan.
“Kami menemukan banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan sangat merugikan negara,” ungkapnya.
Menanggapi keterlibatan PMD dan camat dalam laporan tersebut, Randi menjelaskan bahwa setiap laporan pertanggungjawaban dana desa pasti diketahui dan melalui persetujuan camat serta PMD.
“Sangat tidak mungkin camat dan PMD tidak mengetahui dugaan penyimpangan ini,
Kami menduga kuat mereka tahu, bahkan patut dicurigai turut menikmati hasil dari perbuatan tersebut,” jelas Randi.
“Jika mereka tidak terlibat, mengapa mereka merekomendasikan pencairan dana desa sementara desa-desa tersebut menunggak pajak dan terindikasi memanipulasi data?” pungkas Randi.
Sampai berita ini di tayangkan belum ada pihak terkait yang bisa di konfirmasikan.
(Redaksi)
