MEDIABBC.co.id – JAKARTA – Aksi damai digelar DPD LSM Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK Nusantara) Sumatera Selatan di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Kamis (17/4/2025). Mereka mendesak Kejagung mengambil alih dan menindak tegas dugaan korupsi terkait penerbitan izin tambang PT Andalas Bara Sejahtera (PT ABS).
Ketua LSM KPK Nusantara Sumsel, Dodo Arman, dalam orasinya menyoroti penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) ganda dengan nomor sama namun lokasi berbeda. “Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan berpotensi kuat melanggar hukum dan merugikan negara,” tegasnya.
Dodo juga menyinggung fakta persidangan yang mengungkap aliran dana PT ABS ke saksi SZ yang hingga kini belum tersentuh hukum. “Fakta dan pengakuan saksi seharusnya cukup untuk menetapkan tersangka. Ke mana keadilan jika SZ dan SAR masih bebas?” tanyanya kecewa.
Koordinator aksi, D. Erwin Susanto, menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang dinilai lamban dalam mengusut tuntas kasus IUP OP ganda ini. Mereka juga mempertanyakan tindak lanjut laporan terkait kebangkrutan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat.Usai berdialog di Kejagung, massa melanjutkan aksi ke kantor Komisi Kejaksaan RI untuk menyampaikan tuntutan pengawasan ketat terhadap penanganan kasus PT ABS. “Kami tidak ingin kasus ini diabaikan. Komisi Kejaksaan harus turun tangan,” ujar Dodo.
Aksi yang berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian ini menyuarakan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut potensi kerugian negara.
(Red)
