MEDIABBC.co.id, Palembang— Gelombang desakan transparansi keuangan publik mengguncang Pemerintah Kota Palembang.Puluhan massa dari Eksekutif Wilayah Nusantara Corruption Watch Sumatera Selatan (EW-NCW Sumsel) mendatangi Kantor Wali Kota Palembang, menuntut pembenahan serius atas dugaan mark up dan tumpang tindih anggaran miliaran rupiah di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis.
Dalam aksi yang berlangsung Senin,(10/11/2025), EW-NCW mengungkap empat temuan utama hasil uji petik terhadap APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2023–2025, yang dinilai mengandung indikasi kuat penyimpangan dan pengelolaan anggaran tidak wajar.
Empat dugaan korupsi yang disorot antara lain:
1.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) – ditemukan indikasi mark up serta tumpang tindih antara akun belanja kendaraan dan sewa kendaraan senilai miliaran rupiah.
2.Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) – diduga terjadi pembengkakan anggaran pengadaan komputer dengan nilai mencapai miliaran.
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) – kegiatan perbaikan drainase tahun 2024–2025 dinilai dikerjakan secara asal-asalan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
4.Sekretariat DPRD Kota Palembang – pengadaan audio conference ruang rapat senilai lebih dari Rp4 miliar setiap tahun anggaran 2023 dan 2024 juga disorot.
“Praktik manipulasi anggaran adalah bentuk nyata korupsi. Korupsi bukan hanya soal uang yang berpindah tangan, tapi juga kebijakan yang disusun dengan motif menyimpang,”
ujar Erik, Koordinator Aksi EW-NCW Sumsel, dalam orasinya di depan kantor Wali Kota Palembang.
Massa menuntut Wali Kota Palembang Ratu Dewa segera memberhentikan sejumlah pejabat, termasuk Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, serta pejabat Dinas PUPR dan Sekretariat DPRD, yang disebut terlibat dalam dugaan permainan anggaran.
Koordinator Lapangan, M. Torik, bahkan menyebut aksi kali ini sebagai “pemanasan”.
“Kami beri waktu tujuh kali dua puluh empat jam. Jika tidak ada langkah nyata dari Wali Kota, kami akan turun dengan gerakan yang lebih besar — Pecat dan Tangkap Pejabat Koruptor,” tegas Torik.
Aksi EW-NCW diterima langsung oleh M. Sadruddin Hadjar, Staf Ahli Wali Kota Palembang Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kemasyarakatan, yang hadir bersama perwakilan Inspektorat, Satpol PP, dan aparat kepolisian dari Polsek Ilir Barat I serta Polrestabes Palembang.
“Saya sudah membaca dan mendengar tuntutan rekan-rekan dari EW-NCW Sumsel. Hari ini Bapak Wali Kota sedang dinas luar ke Jakarta, namun setibanya beliau di Palembang, akan saya sampaikan langsung,”
ujar Sadruddin kepada massa.
Aksi ini menambah daftar panjang desakan masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan daerah di Palembang. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah proyek infrastruktur dan pengadaan barang dinilai minim pengawasan dan rawan konflik kepentingan.
EW-NCW menyebut akan terus mengawal hasil audit dan pengawasan anggaran, serta menyiapkan laporan resmi ke aparat penegak hukum jika tidak ada respons konkret dari pemerintah kota.(H Rizal).
