MEDIA BBC.co.id,JAKARTA — Negara akhirnya turun langsung ke sawah. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuka front perlawanan terbuka terhadap praktik tengkulak jagung yang selama bertahun-tahun menekan harga panen petani dan menggerus ketahanan pangan nasional.
Lewat rapat koordinasi lintas lembaga di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), Polri menyatakan tidak lagi menempatkan diri hanya sebagai pengaman distribusi, tetapi sebagai pengendali rantai pasok jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir. Targetnya jelas: menutup ruang gerak tengkulak dan memastikan harga panen berpihak ke petani.
Rapat ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan diikuti seluruh Polda se-Indonesia secara daring. Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Selama ini, tengkulak memanfaatkan dua celah utama: krisis modal petani dan ketiadaan pembeli pasti saat panen raya. Dalam kondisi terdesak, petani dipaksa menjual jagung jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Permainan ini yang kami potong,” tegas Brigjen Langgeng. “Petani tidak boleh lagi dipaksa menjual murah karena tidak punya akses modal dan pasar.”
Untuk menutup celah pertama, Polri memfasilitasi akses langsung petani ke perbankan negara melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema ini menghilangkan ketergantungan petani pada pinjaman informal berbunga tinggi yang selama ini menjadi pintu masuk tengkulak.
Implementasi sudah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, di mana kelompok tani memperoleh modal tanam tanpa harus mengikat kontrak jual panen ke pihak perantara.
BRI sebagai bagian dari Himbara menyiapkan plafon KUR Mikro Rp180 triliun pada 2026, termasuk khusus untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.
Celah kedua, ketiadaan pembeli ditutup melalui keterlibatan langsung Perum Bulog. Negara hadir sebagai pembeli pamungkas hasil panen petani.
Bulog menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung pada 2026 untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga Rp6.400 per kilogram, sesuai HPP. Harga ini sekaligus menjadi batas bawah yang mematikan ruang spekulasi tengkulak.
“Di lapangan kami kawal langsung. Jika harga jatuh di bawah HPP, negara masuk. Itu prinsipnya,” kata Langgeng.
Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, pola ini mulai mengubah peta pasar. Petani tidak lagi buru-buru menjual panen, sementara tengkulak kehilangan daya tekan.
Keberhasilan Indonesia tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang 2025 dijadikan pijakan untuk memperketat pengawasan pada 2026.
“Kalau negara tidak hadir, tengkulak yang menguasai. Itu yang kami hentikan,” tegas Langgeng.L
Langkah Polri ini menandai perubahan besar: isu tengkulak tidak lagi dipandang sebagai persoalan ekonomi mikro, melainkan ancaman langsung terhadap ketahanan pangan nasional.
Dengan mengunci pembiayaan, harga, dan penyerapan hasil panen, negara memaksa pasar jagung kembali berpihak kepada petani bukan kepada perantara.
Jika skema ini konsisten dijalankan, bukan hanya impor yang tertutup, tetapi praktik lama yang merugikan petani berpotensi benar-benar ditinggalkan.(Redaksi).
