OTT Hari Pertama Puasa, Ketua DPW Gencar Sumsel: Alarm Keras bagi Pejabat Zalim Pemakan Uang Rakyat

MEDIABBC.co.id, Palembang Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada hari pertama bulan suci Ramadan menjadi tamparan keras bagi para pejabat yang masih nekat bermain-main dengan uang rakyat.

Ketua DPW Gencar Sumatera Selatan, Reco Virnando, SE, secara tegas mengapresiasi langkah cepat dan berani aparat penegak hukum tersebut. Ia menilai, tindakan tegas di momentum awal puasa memiliki pesan moral yang sangat kuat.

“Ini bukan sekadar penegakan hukum. Ini peringatan keras. Hari pertama puasa saja masih ada yang tertangkap tangan. Semoga ini menjadi pintu taubat bagi para penguasa-penguasa zalim yang gemar memakan uang rakyat,” tegas Reco dalam keterangannya kepada media, Rabu (18/2/2026).

OTT tersebut dilakukan terhadap dua orang berinisial KT dan RA terkait dugaan penerimaan gratifikasi atau suap dalam proyek pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Muara Enim dengan nilai kontrak miliaran rupiah. Dari hasil pemeriksaan awal, penyidik menemukan aliran dana sekitar Rp1,6 miliar yang diduga berkaitan dengan pencairan uang muka proyek.

Reco menilai langkah Kejati Sumsel harus menjadi momentum pembersihan total birokrasi di Sumatera Selatan.

“Tidak boleh ada toleransi. Jangan jadikan jabatan sebagai alat memperkaya diri. Uang proyek itu uang rakyat. Setiap rupiah yang diselewengkan adalah hak masyarakat yang dirampas,” ujarnya keras.

Menurutnya, keberanian aparat melakukan OTT di awal Ramadan menunjukkan komitmen serius dalam memberantas praktik korupsi tanpa pandang bulu.

“Ramadan adalah bulan introspeksi. Kalau masih ada yang rakus dan tamak, maka penegakan hukum harus menjadi pengingat. Ini alarm bagi semua pejabat: berhenti bermain proyek, berhenti menyalahgunakan kewenangan,” tambahnya.

DPW Gencar Sumsel juga mendorong agar pengusutan perkara dilakukan secara menyeluruh dan transparan, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Jangan berhenti di pelaku lapangan. Bongkar sampai ke akar. Jika ada aktor intelektual atau pejabat yang lebih tinggi terlibat, harus diproses tanpa kompromi,” tegas Reco.

Ia berharap OTT ini menjadi efek jera dan momentum bersih-bersih menyeluruh di tubuh pemerintahan daerah.

“Semoga ini benar-benar menjadi pintu taubat. Tapi kalau tidak mau bertaubat, hukum harus ditegakkan sekeras-kerasnya,” pungkasnya.(Redaksi).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *