MEDIABBC.co.id, Palembang – Kegagalan Pemerintah Kota Palembang dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 memantik kemarahan publik. Massa dari Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) dan Pemerhati Situasi Terkini (PST) menggelar aksi damai di Kantor Walikota Palembang, Kamis (8/1/2026), menuding Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Palembang telah gagal total menjalankan mandat negara.
Dengan capaian PAD yang hanya 85 persen dari target Rp1,8 triliun, para demonstran menilai kegagalan ini bukan sekadar soal teknis, melainkan indikasi kuat buruknya tata kelola pemerintahan dan lemahnya kepemimpinan birokrasi daerah.
Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Sandi Iqbal, SH, menegaskan rendahnya serapan PAD merupakan cerminan langsung dari ketidakmampuan jajaran Bapenda dalam mengelola potensi pajak dan retribusi daerah.
“PAD adalah jantung pembangunan. Ketika PAD gagal, maka yang gagal bukan hanya Bapenda, tapi juga sistem dan kepemimpinan di dalamnya. Ini bukan kesalahan kecil, ini kegagalan struktural,” tegas Rahmat dalam orasinya.
Ia menilai, kegagalan tersebut berdampak serius terhadap pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat Palembang.
Desakan Tegas: Copot, Evaluasi, dan Hentikan Upah Pungut
Senada, Ketua PST Dian HS menyebut kegagalan PAD sebagai ancaman nyata bagi keberlangsungan program strategis Pemerintah Kota Palembang. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pejabat yang gagal mencapai target untuk tetap menikmati fasilitas dan insentif.
Dalam aksinya, SIRA dan PST menyampaikan tiga tuntutan keras kepada Walikota Palembang:
- Mendesak Walikota Palembang segera mencopot Kepala Bapenda Palembang yang dinilai gagal memaksimalkan PAD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.
- Menuntut penghentian pemberian upah pungut (UP) kepada pejabat Bapenda sebagai bentuk sanksi atas kegagalan mencapai target PAD.
- Melakukan perombakan total di tubuh Bapenda, termasuk Kepala Badan, Kabid PBB-BPHTB, Kabid P4D, Kabid PDL, hingga seluruh UPTD, dan menggantinya dengan figur yang kompeten serta profesional.
“Jangan biarkan pejabat gagal terus berlindung di balik jabatan. Kalau PAD gagal, maka evaluasi harus keras dan menyeluruh,” tegas Dian.
Aksi massa diterima oleh Riza Pahlevi, Staf Ahli Walikota Palembang Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Investasi. Ia menyatakan aspirasi massa akan disampaikan langsung kepada Walikota Palembang untuk ditindaklanjuti.
“Aspirasi ini sudah kami dengar dan akan kami kaji secara serius. Pemerintah kota akan menyampaikan langsung kepada Walikota dan menelaah langkah terbaik ke depan,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut dinilai belum cukup oleh massa aksi. Mereka menegaskan akan terus mengawal dan kembali turun ke jalan jika tidak ada langkah konkret dari Walikota Palembang.
Kegagalan PAD ini kini menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Palembang. Publik menanti, apakah Walikota akan bersikap tegas melakukan evaluasi dan pencopotan pejabat, atau justru membiarkan kegagalan fiskal ini berulang dan membebani rakyat.
Bagi massa SIRA dan PST, satu hal jelas: PAD gagal adalah alarm bahaya, dan jika tidak segera ditangani, Palembang terancam kehilangan arah pembangunan.(H Rizal).
