MEDIABBC.co.id, Palembang, — Suhu politik ekonomi di Kota Palembang memanas. Puluhan pedagang Pasar Induk Jakabaring yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Induk Jakabaring (APPJ) melancarkan perlawanan terbuka terhadap PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna (SSA) selaku pengelola pasar, dan menuding sebagian media lokal telah ikut memainkan opini yang mencemarkan nama baik mereka.
Dalam konferensi pers yang digelar di Caramel Coffee & Resto, Puncak Sekuning, Senin malam (11/11/2025), suasana berubah tegang ketika para pedagang dan tim kuasa hukum membongkar dugaan “perang opini” yang mereka sebut sebagai bentuk penindasan terhadap rakyat kecil.
“Apa yang diberitakan itu bohong! Tidak ada bentrok, tidak ada perkelahian. Semua sudah damai, tapi opini sengaja digiring untuk menjelekkan pedagang,” tegas M. Sanusi, SH, MH, kuasa hukum pedagang Angkut Jauhari dan Junaidi.
Sanusi didampingi M. Ali Ruben, SH, menuding PT SSA menggunakan pemberitaan di sejumlah media, termasuk Sumatera Ekspres edisi 11 November, untuk menciptakan stigma bahwa APPJ adalah kelompok liar.
Padahal, kata dia, APPJ adalah organisasi resmi, berdiri secara sah berdasarkan akta notaris sejak 21 Juni 2014.
Ketua APPJ, Muhsin, dengan nada tinggi menunjukkan dokumen legalitas organisasi di hadapan awak media.
“Kami ini pedagang asli, punya lapak, punya tonase, hidup dari keringat sendiri. Jangan seenaknya pihak PT SSA menyebut kami preman. Itu fitnah dan penghinaan terhadap martabat kami!” ujarnya disambut teriakan dukungan dari puluhan pedagang.
Sementara Firli Darta, SH, dari Tim Advokasi APPJ, membeberkan dugaan keterlibatan pihak pengelola dalam mengerahkan kelompok bayaran untuk memprovokasi aksi damai pedagang pada 9 Oktober lalu.
“Yang datang itu bukan pedagang, tapi gerombolan bayaran. Mereka menyegel kantor kami, mengancam akan membubarkan organisasi. Bahkan ada pernyataan terang-terangan dari pihak PT SSA melalui seseorang bernama Antoni Madura yang mengatakan akan membubarkan APPJ. Ini bentuk pelanggaran hukum!” ujarnya keras.
Tim hukum APPJ menyoroti keras pemberitaan Salah satu Media Lokal yang menyebut adanya korban bentrok hingga menjalani “cuci darah”.
Sanusi menantang media dan pihak PT SSA membuktikan tuduhan itu di depan publik.
“Mana faktanya? Orang yang disebut korban itu sudah damai, sudah selesai. Tapi berita terus digoreng untuk menekan kami. Ini bukan sekadar berita — ini bentuk intimidasi terhadap rakyat kecil,” ujarnya.
Sanusi juga menyebut, bila perlu, akan membawa kasus ini ke Dewan Pers dan aparat penegak hukum untuk menguji integritas pemberitaan yang dianggap menyesatkan opini publik.
Suara keras juga datang dari perwakilan pedagang, Yulius, yang meminta Gubernur Sumatera Selatan turun langsung menengahi konflik yang sudah berkepanjangan ini.
“Kami sudah berkali-kali minta audiensi dengan PT SSA, tidak pernah ditanggapi. Pemerintah daerah juga diam saja, seolah menutup mata terhadap penderitaan kami,” ujarnya.
Para pedagang menilai, pembiaran ini menjadi sinyal buruk bagi perlindungan terhadap pelaku ekonomi rakyat.
“Kami ini bukan investor besar, tapi penopang ekonomi rakyat. Kalau pedagang ditekan, rakyat kecil mau hidup dari mana?” tambahnya.
APPJ menegaskan tidak akan tinggal diam. Jika tuntutan mereka diabaikan, mereka akan kembali menggelar aksi besar-besaran ke Kantor Gubernur Sumatera Selatan.
“Ini bukan ancaman, ini panggilan nurani. Kalau pemerintah terus diam, kami akan turun lagi. Kali ini bukan hanya ke pasar — tapi ke kantor gubernur!” tegas Ketua APPJ.
Di akhir konferensi, seluruh perwakilan pedagang berseru serempak:
“Kami bukan preman. Kami pedagang! Kami pejuang perut rakyat!”
Seruan itu diakhiri dengan pekikan “Allahu Akbar!” menggema di ruangan, menandai tekad para pedagang untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai fitnah terstruktur dan sistematis terhadap rakyat kecil.(H Rizal).
