MEDIABBC.co.id – Muba – Puluhan pemuda dan aktivis menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Musi Banyuasin (Muba), Kamis (08-05-2025). Mereka menuntut pembatalan APBD Induk atau APBD Perubahan (APBD-P) Tahun 2025. Adanya dugaan praktik jual beli proyek aspirasi (Pokir) oleh pimpinan dan anggota DPRD Muba menjadi alasan utama mengelar aksi tersebut.
Peserta Aksi Deskar Boriswilman Dalam orasinya menyampaikan: kekecewaannya atas dugaan proyek Pokir yang telah direalisasikan dan diperjual belikan oleh oknum DPRD.
“Dugaan kami proyek Pokir sudah terealisasi dan sudah dijual oleh oknum-oknum DPRD,Katanya wakil rakyat !!! T*i Kucing!” Ujarnya ketus.
Peserta aksi lain mengungkapkan adanya surat aduan dari salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Muba ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya tekanan dan intimidasi dari DPRD Muba yang meminta fee proyek antara 10 hingga 17 persen.
Karena Itulah mutu kegiatan proyek tidak bagus dan tidak sesuai spesifikasi,” ujar salah satu peserta aksi, menyoroti potongan fee, pajak, dan keuntungan yang diduga menyebabkan kualitas proyek buruk.
“Itu sebabnya mutu kegiatan proyek tidak bagus dan tidak sesuai Spec (spesifikasi), selain dipotong fee 10 sampai 17 persen, bayar pajak 11,5 persen, ambil keuntungan 10 sampai 20 persen. Tidak heran bangunan di Muba cepat hancur.” Dan OPD-OPD di Muba ini ditekan, diminta untuk menuruti keinginan mereka (DPRD),” terang salah satu peserta aksi yang tidak mau sebutnamanya.
Ditempat yang sama Lazuardi, menilai lemahnya pengawasan DPRD disebabkan karena anggota dewan terlibat langsung dalam proyek-proyek tersebut.
Petang harinya tim awak media meminta tanggapan langsung dari Ketua DPRD Muba, Afitni Junaidi Gumay, mengenai dugaan pimpinan dan anggota DPRD bermain proyek atau meminta proyek kepada OPD-OPD Pemkab Muba untuk kepentingan pribadi mereka,sangat di sayangkan ketua DPRD tidak merespon,terkait dugaan tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay Terkesan Bungkam!
Sebagai informasi, Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang diusulkan anggota DPRD dan menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.
(Red-Ags)
