MEDIABBC.co.id, PALEMBANG — Relawan POBRAN yang diketuai oleh Supriadi, juga Ketua Umum Relawan Prabowo-Gibran, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Sumatera Selatan. Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan dan desakan atas dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di wilayah Sumsel.
Dalam orasinya, Supriadi menyampaikan bahwa aksi ini merespons sejumlah laporan dan temuan dugaan pungli yang diterima pihaknya dari masyarakat dan narapidana di lapas, khususnya di wilayah Muara Beliti.
“Kami menerima informasi bahwa napi di Lapas Muara Beliti diduga diminta membayar Rp500 ribu per bulan untuk dapat menggunakan telepon genggam. Dugaan ini mencuat setelah terjadi kericuhan di lapas tersebut, yang diduga dipicu oleh kekecewaan napi setelah penggeledahan dilakukan meski mereka sudah menyetor uang,” ujar Supriadi kepada wartawan.
Ia juga mengklaim telah menerima data yang menyebut adanya setoran dari beberapa lapas ke oknum tertentu dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp5 juta hingga Rp15 juta. Salah satu lapas yang disebut dalam daftar tersebut adalah Lapas Kelas I A Palembang.
“Kami bukan sekadar melempar isu. Kami punya data dugaan pungli tersebut. Salah satu pelapor adalah pihak yang diminta uang dan memberikan daftar nominal dari berbagai lapas,” tambahnya.
Massa aksi juga menyayangkan absennya Kepala Kantor Wilayah Ditjen PAS Sumsel saat aksi berlangsung. Supriadi menilai seharusnya pihak Kanwil hadir untuk memberikan klarifikasi langsung dan terbuka.
“Kalau memang tidak ada pungli, kenapa tidak muncul dan beri penjelasan? Ketidak hadiran ini justru memunculkan kecurigaan,” tegasnya.
Supriadi menyatakan bahwa pihaknya akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar pada Rabu mendatang, bersamaan dengan rencana kunjungan anggota DPR RI Komisi III yang membidangi hukum dan pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan.
Menanggapi aspirasi masyarakat dan aksi unjuk rasa tersebut, Kepala Bidang Perawatan, Keamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Sahroni Ali, A.Md.IP., S.H., M.H., menyatakan akan segera menindaklanjuti informasi yang masuk dengan penyelidikan langsung ke lapangan.
“Kami dari Ditjen PAS tidak menutup mata. Apabila ada laporan dugaan pungli, kami akan tindak lanjuti. Saya sendiri sebagai Kabid yang menangani keamanan dan kepatuhan akan melakukan inspeksi langsung,” ujar Sahroni saat diwawancarai.
Sahroni juga menegaskan bahwa pihaknya memiliki komitmen kuat dalam menegakkan integritas dan transparansi di lingkungan lembaga pemasyarakatan, sesuai dengan pakta integritas yang telah ditandatangani seluruh jajaran.
“Kalau memang terbukti ada oknum yang melanggar, apalagi melakukan pungli, tentu akan ada sanksi tegas. Kami tidak bisa bekerja tanpa kontrol masyarakat, dan kami mengapresiasi kritik yang membangun,” tegasnya.
Relawan POBRAN menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal persoalan ini secara terbuka dan konstitusional. Mereka juga siap menyerahkan data pendukung kepada pihak berwenang, termasuk kepada Komisi III DPR RI saat kunjungan kerja ke Sumatera Selatan dalam waktu dekat.
“Kami akan kawal terus. Kalau praktik ini tidak segera dibersihkan, kami akan kembali turun. Ini bukan soal politik, tapi soal keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga negara,” pungkas Supriadi.(H Rizal).
