MEDIABBC.co.id, Palembang- Gelombang keresahan melanda ratusan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) Palembang setelah mereka diduga dipindahkan sepihak dari Jurusan Administrasi Bisnis ke Jurusan Bahasa dan Pariwisata. Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, sekitar 250 mahasiswa dari empat angkatan harus menerima perubahan jurusan tanpa sosialisasi, tanpa persetujuan, dan tanpa penjelasan akademik yang memadai.
Langkah pemindahan ini diduga menyasar mahasiswa semester 3, semester 5, hingga mahasiswa semester 7 yang tinggal menyusun skripsi, bahkan beberapa yang sudah diwisuda setelah hanya satu semester berada di jurusan baru.
“Bagaimana mungkin mahasiswa dianggap lulusan Bahasa dan Pariwisata padahal mereka tidak pernah menempuh kurikulum lengkap sejak semester awal?” ujar salah satu sumber.
Pemindahan jurusan tanpa proses akademik yang jelas dinilai dapat mengakibatkan kerugian serius, terutama bagi alumni yang telah menerima ijazah atas nama jurusan baru.
Menurut penuturan sumber internal, lulusan jurusan Bahasa dan Pariwisata memiliki keterbatasan peluang kerja di sejumlah BUMN karena nomenklatur rekrutmen tidak sesuai, sementara Jurusan Administrasi Bisnis justru dikenal lebih luas peluangnya.
“Anak-anak masuk ke Administrasi Bisnis karena sudah dipertimbangkan dengan orang tua. Tiba-tiba dipindahkan begitu saja. Itu mengubah masa depan mereka,” ungkap sumber lain.
Beberapa mahasiswa mengaku takut menyampaikan protes karena khawatir berimbas pada nilai, kelulusan, atau administrasi kampus.
Sejumlah pejabat kampus disebut oleh para sumber sebagai pihak yang diduga terlibat dalam pengambilan keputusan pemindahan massal ini, antara lain:
- Dr. Heri Setiawan, mantan Ketua Jurusan Administrasi Bisnis
- Dr. Yusri , Ketua Jurusan Bahasa Inggris yang kini menjabat Wakil Direktur I Bidang Akademik
- Dicky Seprianti, Ketua Senat
- Rini , anggota senat
- Dr. A. Jalaludin Sayuti, anggota senat
Mereka berlima diduga dianggap paling bertanggung jawab atas keputusan akademik yang kini memantik ketidakpuasan luas. Namun, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang disebut. Semua informasi tersebut masih berupa klaim dari sumber-sumber internal dan membutuhkan verifikasi lanjutan.
Hingga berita ini diturunkan, berbagai pertanyaan mendasar belum dijawab kampus:
- Apa dasar hukum dan akademik pemindahan ratusan mahasiswa lintas jurusan?
- Apakah senat akademik telah melakukan kajian dampak terhadap mahasiswa?
- Mengapa tidak ada sosialisasi atau persetujuan orang tua mahasiswa?
- Apakah pemindahan ini melanggar Permendikbud terkait hak mahasiswa atas kurikulum program studi yang dipilih?
Saat dikonfirmasi, staf Humas Polsri mengatakan bahwa Wakil Direktur I Bidang Akademik, Dr. Yusri, sedang rapat dan belum dapat ditemui. “Kami belum tahu rapatnya selesai jam berapa. Silakan menunggu atau kembali besok,” ujar staf tersebut.Kamis,(04/12/2025).
Melihat besarnya dampak terhadap masa depan mahasiswa, kalangan pemerhati pendidikan menilai kasus ini layak diinvestigasi oleh:
- Inspektorat Jenderal Kemendikbud Ristek
- Ombudsman RI
- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Transparansi dinilai menjadi kunci mengingat pemindahan jurusan tanpa prosedur dapat mengarah pada dugaan maladministrasi, pelanggaran standar pendidikan, hingga potensi cacat dokumen akademik (ijazah dan transkrip nilai.(H Rizal).
