MEDIABBC.co.id, Jakarta – Di tengah persiapan diplomatik menyambut kedatangan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar konferensi pers pada Senin (26/5) di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan.
Acara ini semula dijadwalkan untuk menyampaikan kesiapan teknis kunjungan, namun turut diwarnai klarifikasi atas dua isu internal yang kini tengah menjadi sorotan publik.
Menteri PUPR, dalam pernyataan terbukanya, menjawab pertanyaan media terkait dugaan gratifikasi yang dikaitkan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada penetapan status hukum terhadap pejabat bersangkutan.
“Kami tetap menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah.
Namun, Kementerian PUPR bersikap terbuka dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan,” tegas Menteri.
Lebih lanjut, Menteri juga menanggapi isu ketidakhadiran Wakil Menteri PUPR Diana Kusuma dalam panggilan Kejaksaan Agung terkait penyelidikan kasus pengadaan infrastruktur di eks wilayah Timor Timur. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari Ibu Wakil Menteri kepada publik, dan belum ada keputusan untuk cuti sementara dari jabatannya.
“Koordinasi antara Ibu Wamen dan saya selaku Menteri sudah dilakukan. Namun, memang belum ada pernyataan terbuka atau langkah administratif seperti cuti yang diambil. Evaluasi terhadap hal ini sedang berjalan secara internal,” ungkap Menteri PUPR.
Kementerian menyadari bahwa isu tersebut memunculkan perhatian dan harapan besar dari masyarakat. Menteri menegaskan bahwa Kementerian PUPR berkomitmen menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik. Setiap kebijakan akan diambil secara cermat dengan mempertimbangkan aspek hukum, etika jabatan, dan stabilitas kelembagaan.
“Kami tidak akan menutup mata terhadap dinamika yang terjadi. Setiap langkah akan ditempuh secara proporsional, berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.
Meski diliputi dinamika internal, Kementerian PUPR memastikan tetap fokus melaksanakan tugas utama dalam pembangunan infrastruktur nasional. Persiapan menyambut kunjungan Presiden Prancis pun terus dimatangkan sebagai bagian dari penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis di bidang infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.
(Kelana003)
