MEDIABBC.co.id – SUMSEL – Sorotan tajam terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, terus bergulir. Kali ini, kritik keras datang dari aktivis Sumatera Selatan sekaligus mantan pengurus Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), F.N. Sisko Delgado, SH.
Dalam pernyataannya, pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Gapensi ini menekankan bahwa keabsahan hukum (legalitas) sebuah proyek tambang bukanlah satu-satunya ukuran kelayakan. Menurutnya, aspek moral dan rasa keadilan bagi masyarakat lokal jauh lebih penting.
“Ingat, prinsip ini selalu relevan: legal itu belum tentu etis. Legal belum tentu benar, belum tentu baik, bahkan belum tentu bermoral,” tegas Sisko pada Kamis (22/1/2026).
Waspada Politik Adu Domba
Sisko mensinyalir adanya praktik pertambangan batu bara di Kabupaten Muba yang berlindung di balik izin resmi, namun pada kenyataannya justru menyengsarakan rakyat. Ia juga memperingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam strategi korporasi yang merugikan kerukunan warga.
“Masyarakat harus diberikan pencerahan mengenai dampak lingkungan dan stabilitas sosial. Kita harus sadar, seringkali pihak perusahaan menggunakan politik Devide et Impera atau politik adu domba untuk membenturkan sesama warga demi kepentingan mereka,” ungkapnya.
Mandat Konstitusi yang Terabaikan
Lebih lanjut, Sisko mengutip Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sayangnya, ia menilai fakta di lapangan justru berbanding terbalik.
“Mandat konstitusi adalah untuk kemakmuran rakyat, tapi kenyataannya rakyat sering jadi penonton atau korban. Sama halnya kita dipaksa sehat di negara yang sedang sakit,” sindir Sisko.
Ketimpangan Sistem Kerja dan Dampak Lingkungan
Menutup pernyataannya, Sisko membeberkan berbagai ketidakadilan yang kerap dilakukan perusahaan batu bara, mulai dari sistem perekrutan tenaga kerja yang tidak transparan, masalah upah, hingga pemecatan sepihak.
“Belum lagi bicara dampak lingkungan. Kehancuran alam ini akan dirasakan oleh anak cucu kita ke depan jika praktik semena-mena ini terus
(Redaksi)
