MEDIABBC.co.id – BANYUASIN – Lapisan Pemantau Situasi Indonesia (LAPSI) menyoroti tajam kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Banyuasin yang dinilai lamban dan tidak tegas dalam menyikapi serangkaian skandal yang melibatkan oknum anggota dewan,terkesan Badan Kehormatan DPR Banyuasin Bungkam.
Sorotan ini muncul dari viralnya video perjalanan dinas (perdin) sejumlah anggota DPRD, termasuk Ketua DPRD dan Ketua BK, yang dianggap tidak efisien anggaran dan memicu aksi demonstrasi masyarakat pada 19 Maret 2025. Bahkan, massa aksi sempat merangsek masuk ke gedung DPRD menuntut pengunduran diri Ketua DPRD Abdul Rais.
Belum usai polemik video perdin, mencuat pula kasus dugaan penipuan yang melibatkan anggota DPRD Banyuasin dan dilaporkan ke Polresta Palembang. Satu dari dua terlapor bahkan telah ditahan pihak kepolisian. Rentetan permasalahan ini semakin mempertanyakan efektivitas BK DPRD Banyuasin dalam menegakkan etika dan moral anggota dewan.
Amid Redi Chair Of Executive Board LAPSI, mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Banyuasin akibat banyaknya masalah yang melibatkan oknum dewan.jumat (25-04-25).
“Kita diperlihatkan perbuatan dewan yang berprilaku tidak patut. Sangat prihatin kini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD kabupaten Banyuasin sangat rendah,” ujarnya.
LAPSI mendesak BK DPRD Banyuasin untuk segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan Undang-Undang dan tata tertib yang berlaku. Mereka menekankan pentingnya BK menjalankan fungsinya secara transparan dan mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat. Bahkan, LAPSI menyarankan agar Ketua BK DPRD Banyuasin diganti jika dianggap tidak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.
Amid juga menyinggung keberadaan Ketua BK dalam video perdin yang viral, yang menurutnya bisa menjadi alasan BK terkesan bungkam.
“Pada Saat Viralnya Perdin DPRD Banyuasin yang menimbulkan Gelombang Aksi masa, Ketua Badan kehormatan DPRD Kabupaten Banyuasin Terlihat didalam Vedio, Mungkin Hal Tersebut membuat BK Bungkam Terkait Hal tersebut,” cetusnya.
Ke depan, LAPSI berharap DPRD Banyuasin dapat menjaga martabatnya dan bekerja secara optimal sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Untuk menjaga marwah lembaga legislatif tersebut, LAPSI berencana melaporkan beberapa poin kepada Gubernur Sumatera Selatan dalam waktu dekat.
“Jangan Sampai Ulah Segelintir Oknum DPRD Membuat Seluruh DPRD Lainya Mendapatkan Citra Buruk Dimata masyarakat,” tandas Amid.
Bersama tim Media akan mempertanyakan langsung perkembangan atas kasus penipuan investasi yang melibatkan Oknum Anggota DPRD Banyuasin dan akan mengawal terus kasus ini,karenah sampai saat ini oknum DPRD tersebut belum di tahan.
(Red)
