MEDIABBC.co.id, PALEMBANG – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Sumatera Selatan kembali jadi sorotan tajam. Koalisi Aktivis Pergerakan NJO bersama sejumlah organisasi masyarakat (ormas) mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait pelaksanaan SPMB yang dinilai masih semrawut dan tidak transparan.
Dalam audiensi dengan Komisi V DPRD Sumsel pada Jumat (23/5/2025), Koordinator Koalisi, Suparman Romans, menegaskan bahwa akar masalah utama terletak pada aplikasi pendaftaran yang dianggap tidak efektif dan rentan manipulasi.
“Yang menjadi sorotan utama adalah aplikasi yang menjadi pintu masuk seluruh proses seleksi. Inilah sumber kekacauan yang memicu banyak protes dan keluhan dari masyarakat, terutama dari para orang tua siswa,” ujar Suparman usai pertemuan.
Ia menjelaskan, sistem ini justru menimbulkan ketidakadilan. Banyak data yang diduga bisa diubah-ubah, membuka celah kecurangan baik oleh operator maupun oknum yang terlibat.
“Saya melihat langsung di lapangan, ada ketidaksesuaian dalam pengisian data. Contohnya, jalur domisili malah dinilai berdasarkan nilai, sedangkan jalur afirmasi berdasarkan jarak rumah.
Ini membuktikan bahwa sistem yang diterapkan masih jauh dari sempurna dan perlu evaluasi menyeluruh,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suparman memperingatkan bahwa jika tidak segera ditindaklanjuti, kondisi ini bisa memicu keresahan masyarakat luas, apalagi pengumuman hasil seleksi dijadwalkan keesokan harinya.
“Kami mendesak pemerintah daerah melalui Komisi V untuk menunda proses pengumuman. Hentikan sementara seluruh proses SPMB ini sampai ada formulasi sistem yang benar-benar adil dan bisa diterima semua pihak. “Bila pengumuman tidak ditunda, seluruh elemen akan melakukan aksi besar-besaran mengepung kantor Diknas.” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa perbaikan sistem ini harus melibatkan semua pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga masyarakat sebagai penerima dampak langsung.
Tanggapan dari Komisi V DPRD Sumsel disebut sangat positif. Menurut Suparman, Komisi V tidak hanya memahami aspirasi yang disampaikan, tetapi juga siap menindaklanjuti dengan langkah konkret.
“Komisi V bahkan meminta dukungan moral dari kami dan berjanji akan memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasi. Tuntutan kami agar proses SPMB ini ditunda juga akan mereka sampaikan,” pungkasnya.
(H. Rizal).
