MEDIABBC.co.id, PALEMBANG – Provinsi Sumatera Selatan yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung energi nasional justru menghadapi ironi akut: kelangkaan solar berkepanjangan, antrean truk mengular hingga berjam-jam, dan distribusi BBM yang dinilai semakin tidak masuk akal.
Kondisi tersebut memantik kemarahan publik. Aliansi Ormas dan Aktivis Keseimbangan BBM Sumatera Selatan (Sumbagsel) menyatakan akan turun ke jalan pada Rabu, 21 Januari 2026, untuk menekan pembongkaran total dugaan carut-marut tata kelola distribusi BBM di tubuh PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Selatan.
Koordinator Aksi, M. Sanusi, SH, MH, MM, menilai krisis solar di Sumsel bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi kegagalan struktural yang dibiarkan berlarut-larut.
“Ini bukan soal kekurangan stok semata. Sumsel penghasil migas, tapi rakyatnya dipaksa antre 6 sampai 8 jam untuk solar. Kalau ini dibiarkan, patut dipertanyakan siapa yang diuntungkan,” tegas Sanusi.
Kelangkaan Diduga Bukan Kebetulan
Aliansi mencium adanya pola yang berulang: kelangkaan solar muncul di titik-titik tertentu, antrean truk menumpuk, lalu muncul dugaan praktik penimbunan dan distribusi ke jalur non-resmi.
Menurut Sanusi, kondisi tersebut membuka ruang subur bagi mafia migas, sementara negara dan masyarakat menanggung kerugian.
“Kalau tidak ada pembiaran, mustahil praktik ini bertahan bertahun-tahun. Ada dugaan kuat sistem distribusi dimanfaatkan oleh jaringan tertentu,” ujarnya.
Aliansi menilai manajemen Pertamina Patra Niaga Sumsel gagal menjalankan fungsi pengawasan dan justru terkesan membiarkan penyimpangan terjadi.
Sorotan juga diarahkan pada dugaan penjualan BBM ilegal oleh SPBU tertentu, serta indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengurusan izin Pertashop.
Ketua Pekat IB Sumsel, Ir. Suparman Romans, menyebut pihaknya menemukan kejanggalan di lapangan, termasuk biaya deposit yang dinilai tidak rasional dan berpotensi menjadi pintu masuk praktik rente.
“Kami menduga ada kebijakan yang tidak pro rakyat, tapi justru menguntungkan segelintir pihak. Ini bukan tuduhan tanpa dasar, tapi temuan lapangan,” kata Suparman.
Ia menegaskan, kelangkaan solar di daerah penghasil energi adalah anomali serius yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan alasan teknis distribusi.
Dalam aksi yang akan dipimpin M. Sanusi dan Koordinator Lapangan Yogi Bob, massa membawa tuntutan keras, di antaranya:
1. Pencopotan GM Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumsel dan jajaran manajer yang dinilai gagal.
2. Penertiban SPBU nakal yang terindikasi melakukan kecurangan.
3. Audit dan penyelidikan menyeluruh oleh Kejaksaan Tinggi dan Polda Sumsel atas dugaan korupsi dan permainan distribusi BBM.
4. Evaluasi kebijakan pembatasan jam layanan solar malam hari yang dianggap hanya memindahkan kemacetan, bukan menyelesaikan masalah.
5. Pembongkaran jaringan mafia migas yang diduga telah lama beroperasi tanpa tersentuh hukum.
Aliansi menilai, tanpa langkah tegas dari aparat penegak hukum dan pemerintah pusat, krisis energi di Sumsel hanya akan terus berulang dan menjadi beban rakyat kecil.
“Ini soal keadilan energi. Negara tidak boleh kalah oleh mafia,” pungkas Sanusi.(H Rizal).
