MEDIABBC.co.id – Banyuasin — Masyarakat dan aktivis menyoroti minimnya transparansi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin dalam menangani kasus korupsi. Sejumlah kasus besar yang sudah masuk tahap penyelidikan dituding berjalan di tempat tanpa ada kejelasan.
Menurut aktivis Banyuasin, Sepriadi Pratama, masyarakat mulai ragu dengan kinerja Kejari. Kasus korupsi di Baznas, PDAM, PMI, hingga Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang sudah diperiksa sejak lama, hingga kini belum ada penetapan tersangka.
“Masyarakat seperti saya ini bertanya-tanya, ada apa ini?” ujar Sepriadi. Ia membandingkan dengan kasus lain yang sempat ditangani cepat, seperti dugaan korupsi di DLH, PUPR, dan Korpri Banyuasin yang sudah berujung pada penetapan tersangka.
Kekecewaan juga disampaikan Ketua Lembaga Tegakkan Agenda Reformasi (Tegar) Sumsel, Lukmansyah. Ia menyoroti dugaan perbuatan tercela seorang oknum jaksa yang kini ditangani Jamwas Kejagung. Kondisi ini makin mengikis kepercayaan publik.
“Bagaimana mau serius meriksa kasus-kasus besar kalau jaksanya saja sudah tidak beres?” tegas Lukmansyah. Ia menambahkan, Kejari Banyuasin harus lebih terbuka dan menginformasikan setiap perkembangan kasus agar tidak menimbulkan kecurigaan.
(Franco.s)
