MEDIABBC.co.id, JAKARTA – Isu dugaan pelanggaran prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kota Palembang kini menjadi sorotan nasional.
Solidaritas Pemuda Sumatera Bersatu (SPSB) secara resmi mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk menindak tegas oknum kadernya yang menjabat sebagai Wakil Walikota (Wawako) Palembang berinisial PS.
Ketua Umum SPSB, Arfan, mengungkapkan adanya indikasi kuat mengenai monopoli proyek yang
bersumber dari APBD Kota Palembang. Berdasarkan hasil investigasi timnya di lapangan, proyek-proyek tersebut diduga dikuasai secara sepihak dengan motif tertentu.
“Kami menemukan indikasi bahwa kegiatan dari APBD Kota Palembang diduga dimonopoli dengan dalih untuk pengembalian dana kampanye. Ini jelas mencederai prinsip transparansi,” ujar Arfan dalam rilis resminya di Jakarta, Kamis (15/1).
Soroti Dugaan Pelanggaran Moral
Tak hanya soal anggaran, SPSB juga menyoroti perilaku oknum pejabat tersebut yang dinilai tidak mencerminkan marwah partai.
Arfan menyebut adanya dugaan tindakan tercela atau cacat moral yang diduga melibatkan PS serta sejumlah oknum anggota fraksi di lingkungan DPRD Kota Palembang.
Ia menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemberantasan korupsi dan integritas pejabat publik.
“Kami mendesak Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan atensi khusus atas dugaan monopoli anggaran APBD di Palembang. Selain itu, kami meminta Ketua Umum DPP Partai Gerindra segera memeriksa dan memberhentikan saudara PS serta oknum anggota fraksi terkait yang terindikasi mencoreng nama baik partai,” tegasnya.
Akan Gelar Aksi di DPP Gerindra
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal kasus ini, SPSB berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPP Partai Gerindra dalam waktu dekat. Aksi ini merupakan kelanjutan dari rencana sebelumnya yang sempat tertunda.
“Berdasarkan data yang telah terhimpun, kami berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas.
Kami menuntut agar DPP memanggil saudara PS karena indikasi monopoli anggaran ini telah menimbulkan distabilitas politik di Kota Palembang,” pungkas Arfan.(Redaksi).
