News  

Viral Dugaan Pungli Relawan Kemanusiaan, DPRD Palembang Tantang Pemkot Buktikan Komitmen Bersih

MEDIABBC.co.id, Palembang — Dugaan pungutan liar terhadap relawan kemanusiaan yang membawa bantuan untuk Aceh bukan sekadar persoalan oknum, melainkan menjadi ujian serius integritas Pemerintah Kota Palembang. Video yang viral di media sosial memperlihatkan relawan asal Banten mengaku dimintai uang saat melintas di Palembang, memicu kecaman keras dari DPRD setempat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, Rubi Indiarta, S.H., M.H., menegaskan bahwa jika dugaan tersebut terbukti dilakukan oleh aparatur Dinas Perhubungan, maka tindakan itu merupakan pelanggaran berat yang mencoreng wajah birokrasi dan kemanusiaan.

“Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin. Kalau benar dilakukan oleh oknum Dishub Palembang, itu tindakan yang sangat memalukan dan tidak bisa ditoleransi,” kata Rubi, Kamis (8/1/2026).

Kasus ini mencuat setelah sebuah video diunggah akun Instagram @fesbukbanten, yang memperlihatkan relawan kemanusiaan mengaku dihentikan dan dimintai sejumlah uang saat membawa bantuan menuju Aceh. Video tersebut dengan cepat menyebar dan menuai kemarahan publik.

Menurut Rubi, relawan kemanusiaan seharusnya mendapat perlindungan penuh dari negara, bukan justru menjadi sasaran pungutan di jalan. Ia menilai, apabila Pemkot Palembang lamban atau ragu mengambil tindakan, maka kepercayaan publik terhadap aparatur daerah akan semakin tergerus.

“Pemkot Palembang harus tegas. Jangan ada pembiaran. Bila terbukti, sanksi terberat termasuk pemecatan harus dijatuhkan agar ada efek jera,” tegasnya.

Tak hanya itu, Rubi juga mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan apabila ditemukan unsur pidana. Ia menegaskan, dalih apa pun tidak bisa membenarkan pungutan terhadap misi kemanusiaan.

“Kalau ada unsur pidana, proses hukum harus berjalan. Bantuan untuk korban bencana adalah urusan kemanusiaan, bukan ladang pungli,” ujarnya.

Kasus ini kini menjadi sorotan luas dan dinilai sebagai cermin tata kelola serta pengawasan internal Pemkot Palembang. Publik menanti langkah konkret, bukan sekadar klarifikasi, untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang dan misi kemanusiaan benar-benar terlindungi di seluruh wilayah Indonesia.(,H Rizal).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *